Mahfud MD Bongkar Kejanggalan Gelar Ir Jokowi, Minta Semua Fakta Dibuka di Persidangan

Aullia Rachma Puteri | 8 Juli 2026, 06:10 WIB

Mahfud MD bongkar gelar Ir Jokowi

AKURAT BANTEN – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menilai proses persidangan perkara dugaan pencemaran nama baik yang berkaitan dengan polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Semestinya dimanfaatkan untuk menguji seluruh fakta yang selama ini menjadi perbincangan publik.

Menurut Mahfud, pengadilan merupakan tempat yang paling tepat untuk memeriksa setiap bukti, dokumen, maupun keterangan para pihak secara terbuka.

Dengan begitu, masyarakat dapat memperoleh kepastian berdasarkan fakta hukum, bukan sekadar informasi yang berkembang di media sosial atau ruang publik.

Ia menjelaskan bahwa perkara tersebut merupakan delik aduan sehingga kehadiran pelapor dalam persidangan memiliki peranan penting.

Seluruh pihak yang berkaitan dengan perkara, kata Mahfud, sebaiknya memberikan penjelasan secara langsung di hadapan majelis hakim agar semua dugaan dapat diuji melalui mekanisme hukum.

Dalam keterangannya, Mahfud turut menyoroti persoalan penggunaan gelar akademik yang selama ini menjadi salah satu topik pembahasan.

Ia memberi contoh bahwa apabila seseorang disebut lulus pada tahun tertentu, maka penyematan gelar akademik harus sesuai dengan sistem yang berlaku pada masa tersebut.

Mahfud mengilustrasikan, apabila pada periode tertentu penggunaan gelar Insinyur (Ir.) telah berganti menjadi Sarjana Teknik (ST), maka alasan penggunaan gelar tersebut perlu dijelaskan berdasarkan dokumen resmi.

Menurutnya, penjelasan seperti itu hanya bisa dipastikan melalui pemeriksaan alat bukti di persidangan.

Selain persoalan gelar, Mahfud juga menyinggung berbagai informasi lain yang beredar, seperti data akademik, dokumen administrasi, hingga informasi mengenai dosen pembimbing.

Namun, ia menegaskan bahwa seluruh isu tersebut tidak dapat dijadikan kesimpulan sebelum diuji melalui proses pembuktian di pengadilan.

Ia berharap majelis hakim dapat memeriksa setiap bukti secara objektif dan independen.

Dengan demikian, putusan yang dihasilkan nantinya benar-benar berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan serta mampu memberikan kepastian hukum kepada seluruh pihak.

Mahfud juga berpandangan bahwa keterbukaan proses sidang penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Apabila seluruh tahapan pembuktian dilakukan secara transparan, publik dapat melihat sendiri bagaimana fakta-fakta diuji dan dipertimbangkan oleh hakim sebelum mengambil keputusan.

Polemik mengenai ijazah Jokowi telah berlangsung cukup lama dan memunculkan berbagai pendapat di tengah masyarakat.

Karena itu, Mahfud berharap penyelesaiannya dilakukan melalui jalur hukum sehingga setiap persoalan dapat dijawab berdasarkan alat bukti yang sah, bukan asumsi ataupun spekulasi.

Ia pun mengajak masyarakat menghormati proses hukum yang sedang berjalan serta menunggu hasil persidangan sebelum menarik kesimpulan akhir atas perkara tersebut.

***