Gelombang Protes Penundaan CASN Dan PPPK 2024, 894 Personel Keamanan Dikerahkan!

AKURAT BANTEN-Ribuan calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang lolos seleksi tahun 2024, bersiap turun ke jalan pada Senin, 10 Maret 2025. Aksi ini merupakan bentuk protes atas keputusan pemerintah yang menunda pengangkatan mereka.

Sebagai respons, sebanyak 894 personel keamanan dari Polres Metro Jakarta Pusat dikerahkan untuk mengawal jalannya aksi. "894 personel," tegas Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, saat dikonfirmasi.

Personel tersebut akan disebar di tiga titik lokasi utama aksi, yaitu Gedung DPR RI, Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), dan Istana Negara.

Baca Juga: Tempat Wisata Banten Suguhkan Pemandangan Mirip Bali, Kunjungi Sekarang Cocok untuk Ngabuburit

Kapolres Susatyo menekankan pentingnya pengamanan yang humanis dan mengimbau massa aksi untuk menyampaikan aspirasi secara tertib. "Rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan," tambahnya.

Akar dari gelombang protes ini adalah keputusan pemerintah yang secara resmi menunda pengangkatan CASN dan PPPK hasil seleksi 2024.

Keputusan terbaru menetapkan bahwa pengangkatan CPNS 2024 akan dilakukan pada 1 Oktober 2025, sementara PPPK dijadwalkan mulai bertugas pada 1 Maret 2026.

Baca Juga: Kolaborasi Pemprov dan Bank DKI Salurkan Bantuan Beras dan Sembako ke Korban Banjir

Jadwal ini jauh berbeda dari rencana awal, di mana peserta lolos seleksi CPNS 2024 seharusnya menerima Nomor Identitas Pegawai (NIP) pada Maret 2025, dan peserta lolos seleksi PPPK 2024 tahap 1 dijadwalkan diangkat pada Februari 2025, serta tahap 2 pada Juli 2025.

"Pemerintah mengusulkan dilakukan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN dengan perkiraan pengangkatan pada akhir 2025 atau di awal 2026," jelas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Rini Widyantini, dalam rapat bersama Komisi II DPR.

Baca Juga: Ditinggal Beli Sahur, Motor Tenaga Medis di Pamulang Raib Digasak Maling

Dalam poster yang beredar di media sosial, massa aksi menuntut Menpan RB untuk mencabut surat edaran tentang penyesuaian jadwal 66 CASN/PPPK TA 2024.

Mereka menegaskan bahwa "Nasib 4 juta CASN/PPPK dipertaruhkan." Aksi ini dijadwalkan berlangsung mulai pukul 08.30 WIB hingga selesai.

Penundaan ini tentu menimbulkan kekecewaan dan ketidakpastian bagi para calon ASN dan PPPK yang telah berjuang melewati proses seleksi yang ketat.

Aksi demonstrasi ini menjadi wadah bagi mereka untuk menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan hak mereka.

Baca Juga: Viral! Area Wudu Ala Lampu Aladdin, Megahnya Mushala Bergaya Turki Ini Curi Perhatian Pengunjung Mall

Penundaan pengangkatan CASN dan PPPK 2024 ini memiliki dampak yang luas, tidak hanya bagi para peserta yang lolos seleksi, tetapi juga bagi pelayanan publik dan birokrasi pemerintah.

Keputusan ini berpotensi menimbulkan kekosongan jabatan di berbagai instansi pemerintah, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik.

Selain itu, penundaan ini juga dapat berdampak pada perekonomian nasional, mengingat jumlah CASN dan PPPK yang terdampak mencapai jutaan orang.

Baca Juga: Dari Korupsi ke Bencana Alam: Izin Ade Yasin di Eiger Adventure Land Disorot

Ketidakpastian status kepegawaian dapat mempengaruhi daya beli dan stabilitas ekonomi keluarga mereka.

Massa aksi berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali keputusan penundaan ini dan segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mempercepat proses pengangkatan CASN dan PPPK 2024.

Mereka juga berharap pemerintah dapat memberikan penjelasan yang transparan dan akuntabel mengenai alasan di balik penundaan ini.

Baca Juga: Cerita Dokter Richard Lee Diam-diam Sudah Mualaf 2 Tahun: Paling Sulit Menghadapi Keluarga Besar

Pemerintah diharapkan dapat membuka dialog dengan perwakilan massa aksi untuk mencari solusi terbaik yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak.

Keputusan yang bijak dan adil akan sangat penting untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah (**)