Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Menduga Bank DKI Alami Serangan Siber dan Kerugiannya tidak Sedikit

AKURAT BANTEN - Bank DKI hingga kini masih bermasalah dengan layanan untuk para nasabahnya, terutama proses transfer ke bank lain. Diduga gangguan tersebut, karena ada serangan atau kejahatan siber sejak Sabtu (29/3/2025) lalu.

Sebagai informasi, Bank pembangunan daerah (BPD) yang didirikan di Jakarta pada 11 April 1961 ini, merupakan bank pembangunan daerah pertama di Indonesia.

Berdasarkan besaran atas kepemilikan atau pemegang Sahamnya, yakni:
1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (99,98%)
2. Perumda Pasar Jaya (0,02%).

Baca Juga: Keji! Perbuatan Oknum TNI AL Banjarbaru Kepada Jurnalis Cantik, Diperkosa dan Dibunuh!

Belakangan Bank DKI mengalami gangguan, dalam periode yang cukup lama, khususnya dimasa lebaran Idul Fitri.

Terkait keresahan yang ditimbulkannya, DPRD DKI Jakarta mendesak direksi Bank DKI agar menempuh jalur hukum.

Justin Adrian yang merupakan anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta turut memberikan komentarnya, jika gangguan itu membuat nasabah kesulitan untuk melakukan transfer antarbank. Bahkan gangguan tersebut, masih berlangsung hingga saat ini.

Baca Juga: Perjalanan Spiritual Ruben Onsu: Dari Pergulatan Batin Hingga Mantap Memeluk Islam

“Nasabah yang ingin transfer antar bank harus menarik uang mereka terlebih dahulu baik lewat Anjungan Tunai Mandiri (ATM), maupun Kantor Cabang, dan menyetornya ke bank tujuan secara manual,” ujar Justin (4/4/2025), dikutip Akurat Banten pada, Sabtu (5/4/2025).

Sekretaris di Komisi E DPRD DKI Jakarta ini, mengaku telah menerima sejumlah pengaduan dari masyarakat terkait adanya dugaan aktivitas peretasan sistem elektronik perbankan yang merugikan Bank DKI.

“Berdasarkan informasi yang kami dapatkan tersebut, nominal kerugiannya juga tidak sedikit,” ungkapnya.

Baca Juga: Dewi Yull dan Menteri Agama Hadir Menyalatkan Jenazah Ray Sahetapy di Masjid Istiqlal Jakarta

Jika pengaduan masyarakat benar adanya, Justin berharap Bank DKI segera melaporkan indikasi serangan siber terebut, kepada lembaga penegak hukum, walaupun dirinya belum mendalaminya.

“Kami mendorong Dirut Bank DKI untuk segera melibatkan pihak penegak hukum untuk menyelidiki gangguan tersebut," tutur Justin.

Ia menilai, Bank DKI tidak harus sendirian dalam menghadapi kejahatan siber, seperti membantu mengungkap serta menjerat pihak-pihak mana saja yang terlibat.

Baca Juga: Dampak UPDATE CORE yang Dilakukan Google dan Cara Situs Web Menyikapinya

“Ada rekan-rekan Bank Indonesia, OJK, Polri, dan Kejaksaan yang dapat membantu menguak serta menjerat pihak-pihak mana saja yang terlibat,” lanjutnya.

Justin mengingatkan pimpinan Bank DKI kalau langkah tegas seperti itu diperlukan untuk menjaga kepercayaan nasabah yang menjadi kunci dalam keberlangsungan dan keberhasilan bisnis perbankan ke depannya.

“Dalam kasus ini, Dirut Bank DKI beserta jajaran harus ingat bahwa kepercayaan nasabah sangat penting bagi mereka," tegasnya.

Baca Juga: Donald Trump: Mitra Dagangnya China, Eropa dan Indonesia, berlaku Tidak Adil Terhadap AS

Dan berdasarkan data, Justin menyebut bahwa "Pada tahun 2023 lalu, sebanyak 2,23 juta pengguna mengakses aplikasi JakOne Mobile dan mempercayakan uang mereka kepada Bank DKI,” pungkas dia.

Justin menghawatirkan, gangguan yang dialami oleh para nasabah akan berdampak menurunkan kepercayaan nasabah terhadap Bank DKI, hingga melakukan bank rush.

"Jangan sampai para nasabah melakukan bank rush atau penarikan uang dalam jumlah besar secara bersamaan, karena jika itu terjadi, maka Bank DKI sendiri yang akan dirugikan,” tambah Justin. (*******)