Kelas Menengah Resah, Diskon 50 Persen Listrik Perlu Dinaikkan Hingga 2.200 VA

AKURAT BANTEN - Peluncuran insentif ekonomi yang direncanakan pemerintah pada 5 Juni 2025 mendapat sambutan positif dari berbagai pihak.

Namun di balik optimisme tersebut, muncul kekhawatiran bahwa program ini belum menyentuh kelompok masyarakat yang selama ini menjadi tulang punggung belanja rumah tangga nasional: kelas menengah.

Salah satu kritik datang dari Bhima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), yang menilai bahwa kebijakan insentif—khususnya program diskon tarif listrik—masih terlalu sempit sasarannya.

Bhima mengusulkan agar pemerintah memperluas penerima manfaat hingga pelanggan listrik dengan daya 2.200 VA, bukan hanya mereka yang berada di bawah 1.300 VA.

“Diskon listrik itu langkah yang baik, tapi perlu diperluas cakupannya,” ujar Bhima saat dihubungi, Minggu (25/5).

“Pengguna listrik 2.200 VA itu umumnya bukan orang kaya. Mereka rata-rata pekerja kantoran, penghuni kos, penyewa rumah kontrakan—mereka ini kelas menengah yang rentan kalau harga-harga naik,” tambahnya.

Ia menjelaskan bahwa selama ini kelas menengah sering kali tidak masuk dalam skema bantuan karena dianggap tidak cukup miskin untuk menerima subsidi, tapi juga tidak cukup kuat secara finansial untuk bertahan di tengah tekanan ekonomi. Biaya hidup mereka naik, pendapatan stagnan, sementara insentif pemerintah belum tentu menjangkau.

Menurut Bhima, jika segmen ini tidak diberi ruang dalam program insentif, maka konsumsi domestik yang sangat bergantung pada belanja kelas menengah bisa terhambat. Padahal, konsumsi rumah tangga masih menjadi penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Ia menambahkan bahwa pemberian insentif yang adil dan proporsional harus mempertimbangkan realitas sosial ekonomi yang kini makin kompleks.

“Kelas menengah ini kadang terlupakan karena tidak terlihat menderita. Tapi sebenarnya mereka juga struggling. Dan kalau mereka berhenti belanja, ekonomi ikut lesu,” tegasnya.

Selain itu, Bhima juga menyoroti pentingnya insentif yang bersifat langsung dan terasa di dompet masyarakat. Menurutnya, program diskon tarif listrik adalah contoh konkret yang bisa dirasakan dampaknya secara langsung dalam pengeluaran bulanan.

“Insentif semacam ini efeknya cepat. Tidak butuh birokrasi panjang, langsung terasa di tagihan listrik,” ujarnya.

Bhima mengingatkan bahwa kebijakan pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada penanganan kemiskinan ekstrem, tapi juga pada pencegahan jatuhnya kelas menengah ke jurang kemiskinan baru.

Untuk itu, ia berharap kebijakan insentif ekonomi yang akan diluncurkan bukan hanya menjadi formalitas, tapi benar-benar disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan nyata masyarakat.

Di tengah ketidakpastian global dan pemulihan ekonomi yang belum merata, pemerintah diharapkan mampu membaca peta sosial-ekonomi secara lebih jeli.

Sebab jika kelompok produktif seperti kelas menengah terus dibiarkan terjepit tanpa dukungan, maka risiko perlambatan ekonomi akan semakin nyata di depan mata.