Beras Bulog Akan Dikirim ke Daerah Mahal, Wilayah Murah Diminta Sabar

AKURAT BANTEN - Pemerintah memastikan bahwa beras murah dari program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tak akan disalurkan secara merata ke semua wilayah.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, bantuan beras produksi Bulog itu akan difokuskan pada daerah-daerah dengan harga beras yang tergolong tinggi, seperti wilayah Papua Pegunungan dan Nias, Sumatera Utara.

"SPHP kita akan gelontorkan pada daerah yang harganya tinggi. Contoh, Papua Pegunungan, Nias. Jadi pada tempat-tempat tertentu," ujar Amran saat memberikan keterangan di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (28/5).

Amran menjelaskan, kebijakan ini sengaja diambil agar tidak memicu tekanan harga di wilayah-wilayah yang harga berasnya masih di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Menurutnya, distribusi beras SPHP ke daerah yang harga berasnya sudah rendah justru bisa merugikan petani.

"Kalau harga di suatu daerah sudah rendah atau bahkan di bawah HPP, jangan sampai ada distribusi SPHP. Kenapa? Karena itu akan makin menekan harga di tingkat petani, dan bisa membuat mereka terpuruk," jelasnya.

Menanggapi kabar soal harga beras yang disebut melonjak di sejumlah daerah, Amran justru menyebut bahwa harga beras secara nasional menunjukkan tren penurunan. Ia merujuk pada data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS).

"Oh enggak, bukan. Kan turun harga beras baru-baru ini. Kemarin pengumuman BPS turun 0,015," katanya.

Ia menambahkan, stok beras secara nasional saat ini masih mencukupi, bahkan dalam kondisi aman. Potensi kenaikan harga, kata Amran, tetap ada, terutama setelah musim panen selesai. Namun, pemerintah terus menjaga ketersediaan stok agar harga tetap stabil.

Di kesempatan yang sama, Direktur Pengadaan Perum Bulog, Prihasto Setyanto, menyatakan bahwa pihaknya siap menyalurkan beras SPHP jika sudah menerima penugasan resmi dari pemerintah. Ia menegaskan bahwa stok beras di gudang Bulog dalam kondisi melimpah.

"Pada prinsipnya Bulog menunggu penugasan. Kita akan siap kapan ditugaskan untuk menggelontorkan. Apakah untuk SPHP, apakah dalam bentuk lain... Kami siap," ujarnya.

Meski hingga kini Bulog belum mendapatkan instruksi resmi, sinyal-sinyal penugasan dari pemerintah menurut Prihasto sudah mulai terlihat. Namun, soal kapan tepatnya distribusi dimulai, pihaknya belum bisa memberikan kepastian.

"Kapannya kita belum tahu. Bukan kapasitas saya untuk menentukan kapan. Tapi yang jelas prinsipnya Bulog ditugaskan, siap. Karena barangnya banyak," tutupnya.