HATI-HATI PEDAGANG ONLINE! Era Baru Pajak Digital Dimulai Juli Nanti: Begini Skema Potongan Langsung di TikTok Shop hingga Tokopedia

AKURAT BANTEN– Bersiaplah para pedagang toko online! Pemerintah tengah menggodok aturan baru yang berpotensi mengubah lanskap bisnis digital di Indonesia. Era baru pajak digital dimulai Juli 2025. Nanti adanya skema potongan langsung di TikTok Shop hingga Tokopedia.

Rencananya, platform e-commerce akan diwajibkan untuk langsung memotong pajak dari pendapatan pedagang (seller) mereka.

Kebijakan ini, yang diyakini bisa diumumkan paling cepat bulan depan, adalah bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dan menciptakan kesetaraan pajak antara toko online dan toko fisik.

Langkah ini tentu akan berdampak besar pada raksasa e-commerce di Indonesia, seperti TikTok Shop, Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, dan Bukalapak.

Baca Juga: Perang Israel-Iran, Dasco Imbau WNI di Wilayah Konflik Tetap Tenang: Evakuasi Bertahap Terus Dilakukan

Namun, ini bukan kali pertama pemerintah mencoba kebijakan serupa.
Pada akhir 2018, aturan serupa pernah diterbitkan, namun ditarik kembali dalam waktu tiga bulan karena penolakan keras dari industri. Akankah kali ini berbeda?

Menanggapi rencana ini, Sekretaris Jenderal Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), Budi Primawan, menegaskan bahwa pelaku industri pada prinsipnya akan mendukung kebijakan pemerintah.

"Apa pun kebijakan dari pemerintah, kami tentu akan patuh dan siap menjalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan terhadap regulasi merupakan bagian dari komitmen kami sebagai pelaku industri e-commerce dalam mendukung ekosistem yang sehat dan berkelanjutan," ujarnya, Rabu (25/6/2025).

Meski demikian, Budi menyebut bahwa hingga kini aturan resmi belum diterbitkan. Beberapa platform memang sudah mulai menerima sosialisasi terbatas dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), namun belum bisa memberikan tanggapan teknis secara detail.

Baca Juga: Evakuasi Juliana Marins Tak Gunakan Helikopter, Begini Penjelasan Basarnas

"Kami memahami bahwa wacana ini sudah mulai disosialisasikan secara terbatas oleh DJP kepada beberapa marketplace sebagai bagian dari proses persiapan implementasi," kata Budi.

Budi Primawan mengingatkan, jika nantinya marketplace benar-benar ditunjuk sebagai pemotong pajak untuk penjual individu dengan omzet tertentu, maka jutaan seller, khususnya pelaku UMKM digital, akan terdampak langsung.

"Jika nantinya platform memang ditunjuk sebagai pemotong pajak untuk penjual orang pribadi dengan omzet tertentu, tentu implementasinya akan berdampak langsung pada jutaan seller, khususnya pelaku UMKM digital," kata Budi.

Oleh karena itu, menurut idEA, sangat penting untuk memastikan kesiapan sistem dan komunikasi yang memadai dari sisi platform. Asosiasi ini menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dengan otoritas pajak demi menyusun kebijakan yang seimbang.

Baca Juga: Pemulangan Dua Gelombang, 52 Persen Jemaah Haji Indonesia Sudah Tiba di Tanah Air
Budi menekankan bahwa prinsip keadilan dan transparansi harus dijaga, agar pelaku usaha kecil tidak kehilangan ruang bertumbuh di tengah ekosistem digital yang masih berkembang pesat.

"Kami siap bekerja sama dengan DJP dalam mendukung kebijakan perpajakan yang adil dan transparan, serta mendorong kepatuhan nasional tanpa menghambat ruang tumbuh bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi digital Indonesia," tegasnya.

Dari sisi asosiasi, idEA berharap pemerintah menerapkan kebijakan ini secara hati-hati dan bertahap, dengan mempertimbangkan kesiapan UMKM, infrastruktur teknis, serta kebutuhan sosialisasi yang luas.

Baca Juga: Pengamat : Tindak Korupsi RSUD Kota Tangerang Soal Obat Kadaluarsa Rp 674 Juta Harus Diinvestigasi

"Kami percaya bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada pendekatan yang kolaboratif, terencana, dan inklusif agar tidak menimbulkan disrupsi pada pertumbuhan ekosistem digital nasional," pungkas Budi.

Keputusan pemerintah ini akan menjadi tantangan besar sekaligus peluang bagi e-commerce di Indonesia. Kebijakan ini mampu mendongkrak penerimaan negara tanpa menghambat pertumbuhan UMKM digital yang vital bagi perekonomian (**)