Tunjangan Rumah DPR Rp50 Juta Tuai Sorotan, Puan Maharani Janji Evaluasi
AKURAT BANTEN - Isu tunjangan rumah bagi anggota DPR kembali menjadi perbincangan hangat publik. Nilai tunjangan yang disebut mencapai Rp50 juta per bulan menuai kritik tajam dari masyarakat, terlebih di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, pun akhirnya angkat bicara dan membuka kemungkinan untuk mengevaluasi kebijakan tersebut.
Menurut Puan, pemberian tunjangan perumahan bukanlah bentuk kemewahan yang disengaja, melainkan kompensasi karena seluruh rumah dinas DPR sudah dikembalikan ke negara.
Dengan demikian, para anggota dewan yang berkantor di Senayan harus mengurus tempat tinggal masing-masing.
“Kalau kemudian ada hal-hal yang memang dianggap belum sempurna, bahkan terlalu berlebihan, tentu saja kami akan mengevaluasi hal tersebut,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis, 21 Agustus 2025.
Baca Juga: Kacab Bank Ditemukan Tewas Terikat Lakban di Sawah Bekasi, Polisi Dalami Dugaan Pembunuhan
Ia menegaskan bahwa besaran tunjangan tersebut sebenarnya telah melalui proses kajian panjang. Menurut Puan, angka Rp50 juta itu disesuaikan dengan kondisi dan harga properti di Jakarta, mengingat mayoritas anggota DPR menjalankan tugas sehari-harinya di ibu kota.
Meski begitu, Puan tak menutup mata terhadap kritik masyarakat. Ia memastikan bahwa DPR akan mendengar masukan dan siap mempertimbangkan kembali kebijakan yang dinilai membebani keuangan negara atau menimbulkan kesenjangan sosial.
“Itu sudah dikaji dengan sebaik-baiknya sesuai kondisi harga di Jakarta. Namun apapun, kami sebagai pimpinan DPR akan memperhatikan aspirasi dan apa yang disampaikan masyarakat. Tolong selalu awasi kinerja kami,” tambahnya.
Pernyataan Puan muncul setelah gelombang kritik di media sosial yang menilai tunjangan tersebut terlalu besar jika dibandingkan dengan penghasilan rata-rata masyarakat.
Banyak yang menilai, di tengah tingginya harga kebutuhan pokok, angka Rp50 juta per bulan untuk biaya rumah anggota dewan sangat kontras dengan realitas rakyat kecil.
Baca Juga: PWI Serang Raya Kutuk Pengeroyokan Wartawan, Minta Kepolisian Usut Tuntas Kasus!
Sejumlah pengamat politik juga menilai, DPR harus lebih sensitif dalam menentukan kebijakan keuangan, terutama yang menyangkut fasilitas bagi pejabat negara.
Mereka menekankan, langkah evaluasi perlu segera dilakukan agar tidak semakin memperlebar jarak antara wakil rakyat dengan rakyat yang diwakilinya.
Baca Juga: IJTI Banten Kecam Pengroyokan Jurnalis di PT Genesis Regeneration Smelting Jawilan
Isu tunjangan rumah ini pun diprediksi akan terus menjadi sorotan publik. Apalagi, transparansi mengenai pengelolaan anggaran DPR kerap menjadi bahan diskusi kritis di kalangan masyarakat sipil.
Pemerintah dan DPR dinilai perlu membuka data lebih detail agar publik memahami dasar penentuan besaran tunjangan tersebut.
Kini, publik menunggu tindak lanjut nyata dari janji evaluasi yang diucapkan Puan Maharani. Jika benar ada perbaikan, hal ini bisa menjadi momentum DPR untuk membangun kembali kepercayaan rakyat yang kerap tergerus oleh isu-isu fasilitas mewah pejabat. Sebaliknya, jika hanya sebatas wacana, sorotan publik kemungkinan besar akan semakin keras.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
