BONGKAR! Rahasia 'Firaun di Balik Kebijakan Aneh' Cukai Rokok 57 Persen, Menkeu: Turunkan Cukai Justru Bikin Negara Untung?

AKURAT BANTEN-Isu kenaikan dan penurunan Cukai Hasil Tembakau (CHT) kembali memanas. Kali ini, pernyataan langsung dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjadi pemicunya.

Sorotan Purbaya terhadap tarif cukai rokok yang mencapai 57% membuat saham-saham emiten rokok melesat naik hingga 20%.

Namun, benarkah ini sinyal pemerintah akan segera menurunkan cukai rokok?

Dalam sebuah diskusi, Purbaya mengungkapkan rasa terkejutnya saat mengetahui tarif cukai rokok begitu tinggi. Ia bahkan menyebutnya sebagai sebuah 'kebijakan aneh'.

Baca Juga: INTIP! Harta Kekayaan Rp 33,5 Miliar, Dony Oskaria, yang Ditunjuk Presiden Prabowo Jadi Plt Menteri BUMN, Bukan Orang Sembarangan, Siapa Dia?

"Saya tanya, kan, cukai rokok gimana? Sekarang berapa rata-rata? 57%, wah tinggi amat, Firaun lu," kata Purbaya, mengilustrasikan betapa tingginya tarif tersebut.

Purbaya juga mempertanyakan logika di baliknya. Ia mendapati bahwa ketika tarif cukai diturunkan, justru penerimaan negara bisa meningkat karena konsumsi rokok legal naik.

Sebaliknya, saat tarif dinaikkan, penerimaan malah cenderung stagnan atau menurun.

"Kalau turun makin banyak income-nya. Kenapa dinaikin kalau gitu?" ujar Purbaya.

Baca Juga: Ketum PWI Sebut HPN 2026 di Banten Menjadi Momentum Dorong Ekonomi dan Pembangunan

Cukai Tinggi Bukan Sekadar Soal Uang

Meskipun terlihat membingungkan, Purbaya menjelaskan bahwa tingginya cukai rokok bukanlah semata-mata untuk menggenjot pendapatan negara.

Ada kebijakan tersembunyi di baliknya, yaitu untuk mengendalikan konsumsi rokok demi kesehatan publik. Kebijakan ini sejalan dengan rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Namun, Purbaya menyoroti dampak besar lain yang sering luput dari perhatian, yaitu efeknya terhadap industri rokok dan sektor ketenagakerjaan.

"Apakah kita sudah buat program untuk memitigasi tenaga kerja yang menjadi pengangguran? Programnya apa dari pemerintah? Enggak ada," tegasnya.

Baca Juga: TNI FAIR 2025: Intip Teknologi Gila yang Bikin Alutsista TNI AU Selalu Siap Tempur!

Jika konsumsi rokok ditekan habis-habisan, industri rokok akan terdampak. Padahal, sektor ini menyerap jutaan tenaga kerja, mulai dari petani tembakau hingga buruh pabrik.

Menurut Purbaya, pemerintah tidak bisa begitu saja "membunuh" industri tanpa menyiapkan program mitigasi yang matang.

"Selama kita tidak bisa punya program yang bisa menyerap tenaga kerja yang pengangguran, industri itu tidak boleh dibunuh. Itu hanya menimbulkan orang susah saja," ucap Purbaya.

Baca Juga: IKN Akan Resmi Jadi Jantung Politik Indonesia Tahun 2028, Era Baru Pemerintahan Dimulai!

Melawan Rokok Ilegal: Keadilan untuk Industri Tembakau

Selain isu tenaga kerja, Purbaya juga menyoroti masalah lain yang tak kalah penting: perlindungan pasar bagi industri rokok yang patuh.

Ia berencana mengunjungi Jawa Timur untuk berdialog langsung dengan para pelaku industri.

Purbaya menyoroti maraknya peredaran rokok ilegal atau rokok tanpa cukai, yang sangat merugikan industri rokok resmi.

Menurutnya, tidak adil jika pemerintah menarik pajak hingga ratusan triliun rupiah dari industri legal, sementara pasar mereka tidak dilindungi.

"Kita menarik ratusan triliun pajak dari rokok, sementara mereka tidak dilindungi market-nya, kita membunuh industri," kata Purbaya.

Baca Juga: Skandal Video Syur: Isabella Ladera Seret Beéle ke Meja Hijau, Ini Kronologinya!

Sebagai langkah awal, pemerintah berencana mengambil langkah tegas untuk melarang peredaran rokok ilegal.

Hal ini dinilai sebagai bentuk keadilan dan perlindungan bagi industri tembakau yang telah berkontribusi besar terhadap penerimaan negara.

Pada intinya, Purbaya menegaskan bahwa kebijakan cukai rokok tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi.

Pemerintah harus mencari titik keseimbangan antara mengendalikan konsumsi rokok, menjaga keberlangsungan industri, dan melindungi jutaan pekerja yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini.

Keputusan final akan sangat bergantung pada hasil diskusi dan kajian mendalam yang akan dilakukan pemerintah ke depan (**)