Soroti Tuduhan Pelanggar HAM dari Barat, Prabowo Subianto Tegaskan TNI Tak Pernah Bom Fasilitas Sipil

AKURAT BANTEN - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pembelaan tegas terhadap jajaran jenderal terbaik Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menurutnya kerap dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh pihak Barat.

Ia menilai tuduhan tersebut tidak mencerminkan fakta sejarah TNI.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri peresmian 1.072 SPPG dan 18 Gudang Ketahanan Pangan serta peletakan batu pertama (groundbreaking) 107 SPPG Polri di Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026).

Baca Juga: Banten Selatan Menjerit: 200 Kilometer Jalan di Lebak Masih Menjadi 'Jalur Neraka' di Tahun 2026

Prabowo: TNI Tidak Pernah Serang Rumah Sakit atau Tempat Ibadah
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa sepanjang sejarah, TNI tidak pernah menargetkan fasilitas sipil seperti rumah sakit, sekolah, panti asuhan, maupun tempat ibadah.

Menurutnya, tuduhan pelanggaran HAM yang dialamatkan kepada sejumlah jenderal TNI tidak sebanding dengan fakta di lapangan. Ia menyebut, tidak pernah ada kebijakan atau tindakan institusional TNI yang secara sengaja menghancurkan fasilitas publik non-militer.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi kritik tersirat terhadap negara-negara yang kerap menggaungkan nilai-nilai HAM, tetapi dinilai terlibat dalam konflik bersenjata yang berdampak pada warga sipil.

Baca Juga: Keselamatan Pasien Jadi Prioritas, RSCM Pastikan Layanan Medis Tetap Jalan Meski BPJS PBI Nonaktif

Meski demikian, Prabowo memilih tidak memperpanjang komentarnya. Ia mengatakan bahwa para hadirin memahami maksud yang ingin ia sampaikan.

Soroti Kritik terhadap Polri dan TNI
Selain membahas TNI, Prabowo juga menyinggung posisi kepolisian yang menurutnya kerap menjadi sasaran kritik publik. Ia menyebut, kondisi tersebut merupakan risiko yang melekat pada institusi negara yang memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Menurut Prabowo, TNI pun pernah mengalami fase serupa ketika menjadi sorotan tajam. Namun, ia menekankan bahwa kritik harus disikapi dengan ketabahan dan tetap berpegang pada niat pengabdian kepada bangsa dan negara.

Baca Juga: Geger 11 Juta Peserta BPJS PBI Dicoret Mendadak, Menkeu Purbaya: Ini Konyol, Pemerintah Rugi Image!

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menegaskan pentingnya penindakan terhadap oknum yang terbukti melakukan kesalahan. Namun, ia mengingatkan agar kesalahan individu tidak serta-merta digeneralisasi sebagai kesalahan institusi secara keseluruhan.

Ia mengibaratkan kondisi tersebut seperti seorang murid yang melanggar aturan di sekolah. Yang bertanggung jawab adalah muridnya, bukan kepala sekolah, apalagi sampai menutup seluruh sekolah.

Pesan tersebut menegaskan bahwa reformasi dan pengawasan internal tetap diperlukan, tetapi harus dilakukan secara proporsional dan adil.

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto ini menjadi sorotan publik, terutama dalam konteks isu HAM, peran TNI dan Polri, serta hubungan Indonesia dengan negara-negara Barat. Di tengah dinamika global, ia menegaskan pentingnya menjaga kehormatan institusi negara sembari tetap membuka ruang evaluasi terhadap oknum yang terbukti bersalah.