Buruknya Diseminasi Informasi Bikin Publik Salah Paham, Pengamat Desak Kepala Diskominfo Tangsel Diganti

AKURAT BANTEN - Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Miftahul Adib, menilai kegaduhan publik terkait polemik pernyataan Leoni terhadap kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan, bukan semata karena kritik warga, melainkan akibat buruknya diseminasi informasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Tangsel.

"Yang pertama, kritik dari publik siapapun itu adalah hal yang wajar. Kritik harus ditanggapi serius karena rakyat adalah bosnya, pemegang kedaulatan tertinggi. Tapi kalau melihat kasus Leoni, ini hal sepele sebenarnya," ujar Miftahul Adib saat ditemui di TangerangSelatan, Senin (14/10/2025).

Menurutnya, masalah utama justru terletak pada ketidakmampuan Diskominfo Tangsel dalam menjalankan fungsi komunikasi publik, terutama dalam hal literasi dan penjelasan data keuangan pemerintah daerah.

Baca Juga: Warga dan Wali Kota Tangsel Satukan Suara, Tolak Penutupan Jalan Serpong–Muncul–Parung oleh BRIN

"Saya melihat ini karena ketidakbecusan Dinas Kominfo Tangsel dalam diseminasi informasi. Mereka gagal menumbuhkan literasi publik soal pelaporan kinerja Pemkot, termasuk soal pelaporan keuangan," jelasnya.

Adib menilai, laporan-laporan keuangan yang diunggah Pemkot Tangsel kerap hanya berbentuk dokumen teknis tanpa penjelasan yang bisa dipahami publik. Hal itu kata Abdi jelas akan menimbulkan kebingungan dan kesalahpahaman di masyarakat.

"Nomenklatur keuangan negara itu berbeda dengan laporan korporasi swasta. Kalau hanya diunggah begitu saja tanpa diterjemahkan secara sederhana, pasti publik bingung. Itu menyebabkan noise, gangguan komunikasi, dan akhirnya timbul kegaduhan seperti ini," tegasnya.

Baca Juga: Jokowi Ketakutan? Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Tolak Bayar Utang Whoosh Pakai APBN

Ia juga menilai, respons Wali Kota Benyamin Davnie yang memanggil sejumlah pejabat usai polemik tersebut mencuat memperlihatkan adanya kepanikan komunikasi internal di tubuh Pemkot Tangerang Selatan.

"Dalam perspektif komunikasi nonverbal, ketika Wali Kota mengumpulkan pejabatnya, terlihat panik, terlihat salah — padahal belum tentu. Masalahnya bukan di publik, tapi di cara Diskominfo mengelola pesan," ujarnya.

Lebih jauh, Adib menilai Wali Kota Benyamin Davnie perlu melakukan evaluasi besar-besaran terhadap jajaran bawahannya.

Baca Juga: Iwan Fals Ikut Pertanyakan Keaslian Ijazah Jokowi, Sang Musisi Legenda Ucap Hal Tak Terduga Ini

"Pak Ben menurut saya dibohongi oleh anak buahnya, dalam hal ini Dinas Kominfo Tangsel. Kalau mau mengakselerasi kebijakan sesuai visi dan misinya, ya orang-orang yang nggak bisa kerja cepat harus diganti," ujarnya tegas.

Menurutnya, reshuffle kepala dinas menjadi langkah strategis agar roda pemerintahan berjalan lebih efektif dan responsif terhadap dinamika publik.

"Sudah terlalu lama, banyak kebijakan publik yang tidak sejalan dengan visi misi wali kota. Kepala Dinas Kominfo ini nggak becus kerja, itu yang saya lihat," pungkasnya.