Kontroversi Sumpah Pemuda: Gibran Pilih 'Mancing Mania', Roy Suryo Sebut Biaya Tak Murah hingga 'Bukan Level Wapres'!

Saeful Anwar | 31 Oktober 2025, 19:38 WIB

AKURAT BANTEN-Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan tajam publik. Bukan karena terobosan kebijakan, melainkan karena pilihan kegiatannya dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97 yang jatuh pada 28 Oktober 2025.

Alih-alih menghadiri acara formal atau diskusi kepemudaan yang sarat gagasan, Gibran justru hadir di acara 'Mancing Mania Gratis Jilid II' di Bekasi.

Kehadiran Wapres dalam acara yang disiarkan langsung di kanal YouTube resmi Wapres RI pada Minggu, 26 Oktober 2025 ini sontak memicu kritik pedas dari berbagai pihak.

Salah satu suara paling keras datang dari mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Roy Suryo.

"Membagongkan", Bukan Membanggakan: Kritik Pilihan Acara Gibran

Dalam podcast Madilog yang diunggah di YouTube Forum Keadilan TV, Roy Suryo secara terbuka mempertanyakan kesesuaian acara memancing dengan semangat peringatan Sumpah Pemuda.

"Kita tidak mengecilkan arti kegiatan mancing... tapi peringatan ke-97 Sumpah Pemuda kok yang dipilih yang itu," ujar Roy Suryo.

Mantan Menpora ini menegaskan bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki tema besar yang seharusnya diangkat, yaitu "Pemuda dan Pemudi Bergerak, Indonesia Bersatu." Roy Suryo secara sinis mempertanyakan relevansi tema tersebut dengan kegiatan memancing.

Bahkan, Roy Suryo menyebut pilihan agenda Gibran 'membagongkan' alih-alih membanggakan, sebuah diksi yang menohok dan langsung menarik perhatian.

Sorotan Tajam Biaya: 5 Ton Lele, Motor, dan "Bukan Level Wapres"

Kritik Roy Suryo tak berhenti pada substansi acara. Ia juga menyoroti detail biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut, mengaitkannya dengan tingginya posisi Gibran sebagai Wakil Presiden.

"Biayanya juga nggak murah lho. Di mancing itu dia menebar 5 ton lele, terus hadiahnya sepeda motor, kemudian elektronik," ungkapnya.

Pernyataan paling pedas dilontarkan ketika Roy Suryo membandingkan level acara dengan jabatan yang diemban Gibran.

"Kalau saya mikirnya kasihan Pak RT, kasihan Pak Camat, itu kan levelnya beliau-beliau itu, bukan seorang wakil presiden yang dipilih dengan biaya Rp77 triliun lebih kok hanya datang di acara kayak gitu," tegasnya.

Roy Suryo menekankan bahwa Wapres melewatkan kesempatan menghadiri acara kepemudaan signifikan lainnya, termasuk yang digelar di Solo dan Yogyakarta—yang bahkan dihadiri tokoh sekelas Mahfud MD hingga Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Anggaran Rakyat dan Tanggung Jawab Protokol Kepresidenan

Lebih jauh, Roy Suryo menyoroti masalah alokasi anggaran dan proses pemilihan agenda yang seharusnya dilalui oleh seorang Wakil Presiden.

1. Pilihan Jadwal Adalah Tanggung Jawab Sekretariat Wapres:

Menurutnya, Sekretariat Wapres seharusnya membuat daftar acara yang 'proper' dan 'terstruktur' untuk memastikan kehadiran Wapres memiliki dampak strategis, seperti yang ia terapkan saat menjabat menteri. "Jangan sampai acara yang ecek-ecek kita datangi," katanya.

2. Penggunaan Uang Rakyat:

Sorotan utama ditujukan pada biaya tak terhindarkan yang menyertai kehadiran Wapres. "Ini pakai uang rakyat, Wapres datang ke situ pasti pengamanannya, protokolnya belum paspampres pasti ada biaya penyelenggaraan, mendatangkan orang juga," paparnya.

Meskipun daftar jadwal diatur Setwapres, Roy Suryo menutup kritiknya dengan meyakini bahwa keputusan final tetap berada di tangan Gibran. "Jadwal itu akhirnya pilihan di tangan dia (Gibran), dia mau dateng ke yang mana. Jadi, kan nggak mungkin itu di luar pengetahuan dia," pungkasnya (**)