Kisruh Tambang Ormas Meledak di PBNU, Fahmy Radhi: Sejak Awal Lebih Banyak Mudarat

 AKURAT BANTEN - Kebijakan pemberian izin usaha pertambangan kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan kembali menuai sorotan tajam. Pakar energi dan ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, sejak awal menilai langkah tersebut lebih banyak membawa risiko ketimbang manfaat.

Menurutnya, kegaduhan yang kini meletup di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjadi bukti konkret bahwa kebijakan itu menyimpan masalah serius.

Baca Juga: Angkasa Pura Pastikan Tidak Ada Pesawat Tergelincir di Bandara Soekarno-Hatta

Fahmy berpandangan, ormas keagamaan memiliki mandat moral dan sosial yang besar dalam mengurus umat, memperkuat pendidikan, serta menjaga nilai-nilai kebangsaan.

Ketika ormas justru diarahkan masuk ke sektor tambang yang penuh tarik-menarik kepentingan ekonomi dan politik, potensi konflik internal hampir tak terelakkan. Ia menilai, hal ini berisiko menggerus marwah ormas di mata publik.

“Biarlah ormas keagamaan konsisten mengurus umat. Jangan diarahkan jadi pemain tambang. Terbukti sekarang terjadi kegaduhan luar biasa di PBNU,” kata Fahmy

Baca Juga: Dicegat Massa di Nias Selatan, Wapres Gibran Beri Jawaban Tak Terduga Soal PT Gruti!

Ia juga menyinggung dimensi politik di balik kebijakan tersebut. Menurut Fahmy, pembagian izin tambang kepada ormas keagamaan tak bisa dilepaskan dari konteks politik era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Ia menduga, kebijakan itu sarat kepentingan, mulai dari upaya mengamankan pengaruh politik pasca-lengser hingga membuka jalan bagi kepentingan politik keluarga.

Dalam analisis Fahmy, relasi antara kebijakan tambang dan dinamika politik nasional turut berkaitan dengan masa depan politik Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. Ia menilai, ketika sumber daya alam dijadikan instrumen politik, maka dampaknya bisa merembet ke berbagai sektor, termasuk ke tubuh ormas yang seharusnya berdiri di atas kepentingan umat.

Baca Juga: Puasa Rajab Bisa Sekalian Bayar Utang Ramadan? Jawaban Bang Putra Pradipta Ini Bikin Lega

Di internal PBNU sendiri, persoalan tambang berkembang menjadi konflik terbuka. Perbedaan sikap terkait investor tambang memperuncing hubungan antara Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dan Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Perbedaan pandangan ini tak lagi sebatas wacana, melainkan telah memicu gesekan serius di tingkat elite organisasi.

Gus Yahya disebut ingin mengganti investor tambang agar lebih sejalan dengan arah pemerintahan baru di bawah Presiden terpilih Prabowo Subianto. Langkah tersebut dipandang sebagai upaya penyesuaian politik agar PBNU tidak berjarak dengan kekuasaan yang tengah bertransisi.

Baca Juga: Waspada! Kopi Penambah Kejantanan Ini Ternyata Penuh Bahan Kimia Obat, BPOM Turun Tangan

Sebaliknya, Gus Ipul dikabarkan memilih mempertahankan investor lama yang telah menjalin kerja sama sejak era pemerintahan Jokowi. Sikap ini dinilai sebagai bentuk konsistensi terhadap keputusan sebelumnya, namun di sisi lain memicu resistensi dari kelompok internal yang menginginkan perubahan arah.

Ketegangan itu bahkan berujung pada aksi saling pemecatan di lingkungan PBNU. Situasi ini mengundang keprihatinan publik, mengingat NU selama ini dikenal sebagai ormas keagamaan terbesar di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam menjaga harmoni sosial dan kebangsaan.

Sejumlah pengamat menilai, kisruh ini menjadi alarm keras bagi pemerintah agar lebih berhati-hati dalam melibatkan ormas keagamaan dalam bisnis strategis seperti pertambangan. Ketika ormas terseret terlalu jauh ke pusaran kepentingan ekonomi dan politik, yang dipertaruhkan bukan hanya soliditas internal, tetapi juga kepercayaan umat yang selama ini menjadi fondasi kekuatannya.***