Makan Gratis Jadi 'Bancakan' Politik? ICW Bongkar 28 Yayasan Afiliasi Parpol di Balik Program MBG!

AKURAT BANTEN-Program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) kini tengah menjadi sorotan tajam.

Bukan soal menunya, melainkan siapa di balik pengelolanya. Indonesia Corruption Watch (ICW) baru saja merilis temuan mengejutkan: puluhan yayasan mitra program ini terindikasi kuat memiliki afiliasi dengan partai politik.

Temuan ini memicu kekhawatiran akan adanya potensi konflik kepentingan dalam program yang menyedot anggaran negara dalam jumlah besar tersebut.

Baca Juga: Dunia Seolah Kiamat di Selo Boyolali: Kakak Kandung Hamili Dua Adiknya Sekaligus Akibat Kecanduan Konten Terlarang!

Gurita Afiliasi: 28 Yayasan, 43 Individu Parpol

Berdasarkan pemantauan acak terhadap 102 yayasan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada periode Oktober–November 2025, ICW menemukan pola yang mengkhawatirkan.

Peneliti ICW, Seira Tamara, mengungkapkan bahwa dari sampel tersebut, terdapat 28 yayasan yang terafiliasi dengan partai politik.

Menariknya, jumlah personel politik di dalamnya justru lebih banyak daripada jumlah yayasannya.

"Ada sekitar 43 individu yang memiliki kaitan dengan parpol. Kenapa lebih banyak? Karena dalam satu yayasan, bisa terdapat lebih dari satu orang pengurus atau anggota partai," tegas Seira dalam konferensi pers di kantor ICW, Jakarta (25/11/2025).

Baca Juga: Waspada Modus 'Penipuan Segitiga': Korban Terjebak, Barang Bukti Malah Mau 'Dilenyapkan' dari Polsek?

Gerindra Mendominasi, Diikuti PKS dan PAN

Data ICW menunjukkan sebaran afiliasi ini merambah ke hampir seluruh spektrum politik Indonesia.

Namun, Partai Gerindra—partai yang didirikan oleh Presiden Prabowo Subianto—menempati posisi teratas.

Berikut adalah peta afiliasi partai politik dalam yayasan pengelola MBG:

Partai Politik-Jumlah Yayasan

• Partai Gerindra 7
• Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 5
• Partai Amanat Nasional (PAN) 4
• PDI Perjuangan 3
• Partai NasDem 3
• PSI, Berkarya, Hanura @ 2
• PPP, PKB, PBB, Demokrat, Parsindo @ 1

Afiliasi ini terdeteksi melalui data legal di Ditjen AHU Kementerian Hukum, di mana nama-nama pengurus yayasan tercatat sebagai pengurus parpol, anggota aktif, hingga mantan calon legislatif (caleg) di tingkat nasional maupun daerah.

Baca Juga: Tragedi di Proyek Mini Soccer Sumedang: Tebing 7 Meter Longsor, 4 Pekerja Tewas Tertimbun

Temuan Fatal: Empat Legislator Aktif Masuk Gelanggang

Yang paling krusial, ICW menemukan empat orang anggota DPR RI atau DPRD aktif yang masuk dalam struktur yayasan pengelola.

Keterlibatan pejabat publik yang masih menjabat ini dinilai sebagai "lampu merah" bagi transparansi dan akuntabilitas program.

Keterlibatan aktor politik dalam eksekusi program bantuan sosial atau pelayanan publik seperti MBG berisiko tinggi menciptakan:

Baca Juga: FANTASTIS! Gaji Rp93 Juta Sebulan! Kisah Pipit Sriati, ART Asal Indonesia yang Bekerja di Rumah Mewah Cristiano Ronaldo

Conflict of Interest (Konflik Kepentingan): Penentuan vendor atau pengelola yang tidak objektif.

Politisasi Program: Klaim sepihak partai tertentu atas program pemerintah.

Risiko Korupsi: Lemahnya pengawasan karena kedekatan politik antara pengelola dan pengambil kebijakan.

Baca Juga: Bansos 2026 Mulai Disalurkan, Warga Bisa Cek Status Penerima Cukup Pakai KTP

Menjaga "Piring" Rakyat Tetap Bersih

Program Makan Bergizi Gratis adalah hajat hidup orang banyak dan masa depan generasi bangsa.

ICW menegaskan bahwa temuan ini bukan bermaksud menjatuhkan program, melainkan sebagai peringatan agar pemerintah segera melakukan evaluasi ketat terhadap sistem rekrutmen yayasan mitra.

Tanpa tata kelola yang bersih dan bebas dari intervensi politik, program mulia ini dikhawatirkan hanya akan menjadi "bancakan" politik baru di tingkat daerah maupun pusat (**)