‘Hajar yang Bawa Beking!’: Instruksi Keras Menkeu Purbaya untuk Pegawai Pajak

"Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menantang siapa pun yang berani menawar pajak dengan membawa bekingan. 'Kita bekingnya Presiden!', tegasnya. Simak berita selengkapnya."
AKURAT BANTEN – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa baru saja mengirimkan "pesan perang" terhadap praktik tawar-menawar pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
Di depan para pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara, Purbaya menegaskan tidak akan memberi ampun bagi siapapun yang mencoba mengintervensi kewajiban pajak negara, meski membawa nama besar di belakangnya.
Baca Juga: Awas Hoaks! Kemenag Tegaskan Belum Buka Pendaftaran CPNS & PPPK 2026, Jangan Asal Klik Tautan!
Strategi "Hajar" bagi Wajib Pajak Nakal
Purbaya menyoroti fenomena klasik di mana oknum wajib pajak atau dunia usaha mencoba bernegosiasi untuk mengurangi nilai pajak mereka dengan mengandalkan "beking" atau pelindung dari kalangan kuat.
"Kalau ada yang nawar-nawar, bawa beking, kasih tahu saya. Kita beresin ramai-ramai," tegas Purbaya di hadapan jajaran pegawai pajak, Kamis (22/1/2026).
Pesan ini bukan sekadar gertakan. Purbaya ingin memastikan bahwa setiap rupiah penerimaan negara terjaga tanpa adanya distorsi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Presiden Prabowo Jadi "Beking" Tertinggi
Menanggapi ketakutan pegawai pajak saat berhadapan dengan figur kuat, Purbaya memberikan jaminan keamanan yang tidak main-main.
Ia menyatakan bahwa pelindung utama para pegawai pajak dalam menjalankan tugasnya adalah Presiden Prabowo Subianto.
"Kita bekingnya Presiden langsung, jadi Anda tidak usah takut. Tidak ada bintang yang lebih tinggi dari Presiden, kan?" ujarnya dengan nada tajam.
Instruksi ini bertujuan memutus rantai keraguan di level pelaksana.
Selama ini, banyak petugas pajak merasa ragu untuk menindak pelanggaran karena adanya tekanan dari pihak-pihak yang mengaku "tak tersentuh".
Baca Juga: Geger Unggahan ‘My Husband’, Vie Shantie Khan Akhirnya Bongkar Status Hubungannya dengan Mualem!
Efek Domino OTT dan Target Pajak 2026
Ketegasan Purbaya ini tidak lepas dari rentetan peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK yang baru-baru ini menyeret oknum di Jakarta Utara.
Purbaya menyadari bahwa satu kesalahan individu dapat meruntuhkan kepercayaan publik secara total.
"Satu orang yang menyimpang bisa merusak kepercayaan rakyat. Tahun ini saya tidak punya alasan lagi jika target pajak tidak tercapai," tambahnya.
Mengapa ini penting bagi Anda? Pernyataan keras Menkeu ini menandakan era baru transparansi pajak di Indonesia.
Bagi dunia usaha, ini adalah sinyal bahwa "main belakang" tidak lagi efektif. Bagi masyarakat luas, ini merupakan harapan bahwa keadilan pajak benar-benar akan ditegakkan tanpa pandang bulu (**)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini










