MENKEU PURBAYA ANCAM! Siapkan 'Rumah' Tanpa Gaji bagi Seluruh Pegawai Bea Cukai, Jika Kinerja Tak Berubah

AKURAT BANTEN-Merumahkan seluruh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), jika institusi tersebut gagal menunjukkan perbaikan kinerja signifikan dalam waktu satu tahun.

Pernyataan mengejutkan ini disampaikan Purbaya dalam Rapat Kerja di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin (8/12/2025), menyusul serangkaian masalah yang tak kunjung usai di DJBC.

"Karena kan ke Bea Cukai sudah clear, saya bilang ke mereka kalau Anda nggak bisa perbaiki dalam waktu setahun dari kemarin, ada kemungkinan besar bea cukai dirumahkan seluruh pegawainya," tegas Purbaya.

Baca Juga: Timnas U-22 Keok Lawan Filipina, Indra Sjafri Soroti Minimnya Eksekusi dan Fokus Pemain

Ancaman 'Rumah' Tanpa Gaji

Ancaman yang disampaikan Purbaya bukan hanya sekadar pencopotan jabatan atau skorsing biasa.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini menjelaskan konsekuensi ekstrem yang menanti: pemberhentian dari tugas hingga masa pensiun tanpa menerima gaji.

"Jadi mungkin dirumahin aja sampai pensiun, nggak dibayar. Dengan semangat seperti itu saya pikir orang kita cukup pintar untuk digebuk sedikit, apalagi digebuk banyak,” ujar Menkeu, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melakukan reset total di institusi tersebut.

Langkah radikal ini diambil karena Purbaya menilai berbagai persoalan di Bea Cukai, mulai dari penyelundupan hingga praktik curang kode barang (HS code), sudah terjadi terlalu lama dan membutuhkan penanganan yang tidak biasa.

 Baca Juga: Tarif Tol Turun Saat Libur Nataru, Ini Daftar Lengkap Ruas yang Dapat Diskon hingga 20 Persen

Sistem Baru Bea Cukai

Tak hanya mengancam 'merumahkan' pegawai, Menkeu Purbaya juga membeberkan rencana fundamental untuk mematikan celah penyimpangan di lapangan: Sentralisasi Total Pengambilan Keputusan.

Untuk memangkas praktik-praktik 'bermain-main' di daerah, pemerintah sedang menyiapkan sistem baru di mana seluruh pengambilan keputusan akan dipusatkan di Jakarta.

"Sampai sekarang kita akan tarik ke Jakarta di mana yang memutuskan hanya Jakarta, sehingga daerah enggak bisa main-main lagi. Itu sistemnya sedang kita kembangkan, mungkin Maret tahun depan sudah berjalan dengan penuh,” kata Purbaya.

Rencana sentralisasi ini secara efektif akan memotong otoritas dan kewenangan daerah dalam proses-proses tertentu, yang selama ini dinilai menjadi sumber masalah. Dengan sentralisasi, diharapkan kontrol dan pengawasan menjadi jauh lebih ketat dan terpusat.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Beri Tenggat, Bea Cukai Diminta Bersih-Bersih atau Hadapi Sanksi Berat!

Menkeu Akui: Pelanggaran Tak Mungkin Nol, Tapi Harus Signifikan Berkurang
Purbaya meyakini, sentralisasi keputusan ini akan memberikan dampak besar.

"Jadi harusnya ke depan penyelundupan, permainan HS code akan berkurang secara signifikan," harapnya.

Meski optimistis, ia realistis mengakui bahwa menghilangkan pelanggaran hingga nol persen adalah hal yang mustahil.

"Kalau nol sih nggak mungkin karena kita enggak hidup di dunia ideal, tapi akan berkurang signifikan,” pungkasnya, menandakan bahwa perubahan sistem dan ancaman tegas adalah senjata utama pemerintah untuk mengembalikan integritas Bea Cukai.

Baca Juga: Misteri Kematian Guru SD di Bogor, Saksi Sebut Korban Dibonceng Tak Wajar hingga Kaki Terseret Aspal

Poin Kunci (Must Read):

1. Ancaman Utama: Merumahkan seluruh pegawai Bea Cukai jika kinerja tak membaik dalam setahun.
2. Konsekuensi: Dirumahkan hingga pensiun tanpa menerima gaji.
3. Langkah Sistemik: Sentralisasi total keputusan di Jakarta.
4. Target Implementasi: Maret tahun depan (2026), sistem baru ditargetkan berjalan penuh (**)