Ketua BEM FH UBK Akui Terima Uang agar Tak Demo, Pengakuannya Usai Bertemu Gibran Jadi Sorotan

Viona Sebastian Nolani | 23 Juni 2026, 08:17 WIB

Muhammad Abdi Maludin memberikan klarifikasi dalam sidang terbuka terkait polemik penerimaan uang dan pertemuannya dengan Wapres Gibran. (Tangkapan Layar)

AKURAT BANTEN - Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK), Muhammad Abdi Maludin, menjadi perhatian publik setelah mengakui menerima uang terkait aksi mahasiswa yang kemudian berujung pada pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden.

Pengakuan itu disampaikan Abdi dalam sidang terbuka yang dihadiri ratusan mahasiswa serta civitas akademika UBK.

Momen tersebut terekam dalam video yang beredar luas dan diunggah akun Instagram LPM Marhaen UBK.

Dalam forum itu, Abdi memberikan klarifikasi sekaligus menyampaikan permintaan maaf atas polemik yang muncul setelah pertemuannya dengan Gibran.

Sejumlah mahasiswa menilai tindakan tersebut telah mencoreng nama baik kampus yang selama ini dikenal memiliki semangat perjuangan dan reformasi.

Menanggapi hal itu, Abdi mengakui menerima uang yang menurutnya berasal dari pihak kepolisian.

“Perihal uang itu memang saya terima, agar tidak turun aksi. Tetapi kami tetap turun,” ucapnya terbata-bata saat memberikan keterangan.

Abdi menjelaskan dirinya bertugas sebagai koordinator aksi gabungan mahasiswa UBK dan UMTH.

Ia mengungkapkan sempat ada tawaran dana agar demonstrasi tidak dilaksanakan.

Meski awalnya menolak, ia kemudian menerima sebagian uang tersebut dengan alasan digunakan untuk kebutuhan operasional aksi.

Menurut pengakuannya, dana itu kemudian dibagikan kepada sejumlah pihak.

Dua senior masing-masing menerima Rp2,5 juta, Ketua BEM FEB memperoleh Rp2 juta, Wakil Ketua BEM Fakultas Hukum menerima Rp2,5 juta, dan seseorang bernama Mubarak mendapatkan Rp2,5 juta.

Selain itu, terdapat biaya konsolidasi sebesar Rp300 ribu serta sejumlah pengeluaran lain.

Dalam sidang yang sama, Abdi juga menyebut dirinya dan Wakil Ketua BEM FH turut menerima bagian dana tersebut.

“Ketua BEM FH UBK dan wakilnya, masing-masing mendapat Rp2 juta,” kata Abdi.

Ketika didesak mahasiswa untuk menunjukkan mutasi rekening, Abdi menolak.

Ia menegaskan hanya akan membuka data tersebut apabila diminta aparat penegak hukum atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Sebelumnya, mahasiswa UBK terlibat dalam aksi demonstrasi menuju Istana Negara pada 15 Juni 2026.

Aksi itu sempat diwarnai ketegangan dengan aparat kepolisian di kawasan Medan Merdeka Selatan.

Namun massa tetap melanjutkan demonstrasi hingga akhirnya sejumlah perwakilan mahasiswa, termasuk Abdi, diterima Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden.

Abdi mengatakan pertemuan tersebut terjadi setelah dirinya menerima undangan dari Istana Wakil Presiden.

Dalam dialog itu, ia menyampaikan sejumlah tuntutan mahasiswa, antara lain penghentian sementara dan evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih, peninjauan ulang Undang-Undang Polri, penghentian militerisme, penegakan supremasi sipil, hingga langkah pemerintah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Mahasiswa juga meminta pemerintah memenuhi hak pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan terjangkau, serta meninjau kembali kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak.

“Kami tidak ingin ada oligarki di dalam kebijakan yang dijalankan pemerintah, terutama yang membuat rakyat sengsara,” katanya.

Abdi mengklaim seluruh aspirasi mahasiswa telah dicatat oleh Gibran.

Ia menegaskan mahasiswa akan menggelar aksi dengan massa yang lebih besar apabila tuntutan tersebut tidak ditindaklanjuti pemerintah dalam waktu lima hari.

***

#BEM FH UBK #Abdi #Gibran Rakabuming Raka #Demo Mahasiswa #Istana Wakil Presiden #Universitas Bung Karno