Partai Demokrat Panas! Benarkah Ikut Campur Kasus Keaslian Ijazah Jokowi? Ini Faktanya

AKURAT BANTEN – Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, dengan tegas membantah tudingan yang menyebut partainya terlibat dalam polemik dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pernyataan ini muncul untuk merespons isu yang berkembang luas di media sosial dan forum politik, yang menyebut “partai biru” sebagai pihak yang diduga memainkan peran dalam mengangkat kembali isu lama tersebut.

Baca Juga: Alumni UGM 1985 Bongkar Fakta Mengejutkan soal Ijazah Jokowi Asli atau Palsu?

“Partai Demokrat sama sekali tidak terlibat dan tidak ingin melibatkan diri soal kasus ijazah palsu,” tegas Hinca saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/7/2025).

Hinca menyebut tuduhan tersebut sebagai bentuk fitnah besar yang sengaja dihembuskan untuk menyeret Demokrat ke dalam pusaran politik yang tidak sehat.

Menurutnya, partai yang saat ini menjadi oposisi tidak memiliki kepentingan maupun agenda tersembunyi terkait isu tersebut.

“Kami tegaskan, enggak ada urusan kami dengan kasus ijazah palsu ini. Apalagi dikaitkan dengan agenda politik tertentu. Ini fitnah besar, kami tolak keras,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Hinca juga menanggapi keterkaitan Roy Suryo, yang belakangan kembali aktif menyuarakan dugaan ijazah palsu Jokowi.

Hinca menegaskan bahwa Roy Suryo sudah bukan bagian dari Partai Demokrat dan segala tindakannya tidak ada sangkut-pautnya dengan struktur partai.

“Roy Suryo sudah lama bukan kader kami. Mungkin orang menarik-narik namanya karena dulu pernah bersama kami. Tapi saya tegaskan, saya sekjen Demokrat saat itu, Roy sudah tidak ada hubungan dengan Demokrat,” kata Hinca.

Penegasan ini disampaikan agar publik tidak keliru menafsirkan bahwa manuver Roy Suryo masih mewakili suara atau sikap resmi Partai Demokrat.

Baca Juga: Lagi-lagi Rocky Gerung Bikin Geger, Akui Ijazah Jokowi Asli, Tapi Ungkap Fakta Mengejutkan

Hinca memastikan bahwa Demokrat saat ini tengah fokus pada isu-isu strategis dan konstitusional, khususnya menjelang Pilkada Serentak 2024 dan penguatan peran oposisi dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

Ia meminta seluruh pihak untuk tidak menyeret partai politik ke dalam polemik yang belum jelas dasar hukumnya dan lebih baik menunggu proses hukum yang berjalan.

“Kalau memang ada bukti kuat soal dugaan pemalsuan ijazah, serahkan ke aparat penegak hukum. Jangan membuat narasi liar yang bisa menyesatkan publik,” ujarnya.

Demokrat berharap klarifikasi ini bisa meredam spekulasi liar yang justru dapat memanaskan suhu politik nasional.

Baca Juga: Gonjang-ganjing Ijazah Jokowi Asli atau Tidak, Padahal UGM Sudah Keluarkan Pernyataan Penting Ini

Terlebih saat ini Indonesia tengah bersiap memasuki periode penting dalam agenda demokrasi, termasuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar serentak.

“Iklim politik harus dijaga sehat. Demokrasi bisa tumbuh kalau kita semua berkompetisi secara fair dan objektif, bukan dengan menyebar fitnah,” pungkas Hinca.

***