PSN Membuat Kisruh Utama, Konflik Pemilik Tanah Tahun 2024

AKURAT BANTEN - Episod baru yang muncul kepermukaan tentang kisruh kepemilikan tanah. Dimana yang menjadi salah satu pemicu adalah Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan konflik agraria atau pertanahan sepanjang tahun 2024. 

Dilansir Kompas.com, hal ini tertera dalam Catatan Akhir Tahun 2024 yang dirilis oleh Konsorsium Perbaruan Agraria (KPA).

"Infrastruktur ini menjadi penyebab nomor dua konflik agraria di tahun 2024," ujar Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika dalam konferensi pers di Khanah KPA, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Baca Juga: Liga Voli Korea: Megawati Hangestri Guncang Lawan, Red Sparks Tak Terkalahkan Raih Kemenangan Beruntun

Dari total 79 kasus agraria bidang infrastruktur, 36 di antaranya disebabkan oleh pengadaan tanah untuk PSN.

Ini mencakup PSN kawasan industri, kawasan kota baru, fasilitas umum, kawasan pariwisata atau infrastruktur, pembangkit listrik, Ibu Kota Nusantara (IKN), bendungan, hingga bandara.

KPA menandai, tak sedikit proyek yang pada tahun 2023 belum berstatus PSN, kemudian diubah statusnya menjadi PSN pada tahun 2024 untuk mempercepat proses pengadaan tanah. 

Baca Juga: SATGAS PPA Kabupaten Serang, Kecam Putusan Bebas Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak

"Nah, ini menjadi pemicu konflik agraria yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur di negara kita," lanjut Dewi.

Sementara secara total, ada 295 konflik pertanahan di Indonesia yang terjadi sepanjang tahun 2024, mulai bulan Januari hingga Desember. Angka konflik tanah itu naik 21 persen dibandingkan tahun 2023 sebanyak 241 kasus.

"Nah, wilayah konflik agraria itu berdampak kepada 1,1 juta hektar tanah yang tentu tumpang tindih atau bersumber dari proses-proses pengadaan tanah yang merampas tanah masyarakat, apakah itu bentuknya wilayah adat, tanah pertanian, atau permukiman," tutur Dewi. 

Baca Juga: BARESKRIM POLRI Sita Triliyunan Uang Hingga Aset Dari Kasus Investasi Bodong Robot Trading NET89

Dari total konflik tanah sepanjang tahun 2024, perkebunan menjadi sektor yang mendominasi dengan sebanyak 111 kasus di lahan seluas 170.210,90 hektar dan berdampak kepada 27.455 keluarga.

Khusus di sektor perkebunan, perkebunan sawit menyumbang 67 persen kasus tanah perkebunan yang mencakup lahan seluas 127.281,30 hektar dan 14.696 keluarga terdampak konsesi sawit. Menyusul sektor perkebunan, ada sektor infrastruktur yang menyumbang sebanyak 79 kasus di atas lahan seluas 290.785,11 hektar dan berdampak kepada 20.274 keluarga.

Selanjutnya ada sektor tambang dengan 41 konflik tanah seluas 71.101,75 hektar dan berdampak kepada 11.153 keluarga. Kemudian, ada sektor properti dan kehutanan yang sama-sama memberikan 25 kasus pertanahan sepanjang tahun 2024.

Hanya, luas lahan kehutanan yang bermasalah sepanjang tahun 2024 lebih besar, yakni 379.588,75 hektar dan berdampak kepada 7.056 keluarga. Sedangkan di sektor properti berdampak ke lahan seluas 92,58 hektar dan 941 keluarga (**)