Tambah Tujuh Proyek Baru, Pemerintah Targetkan 219 PSN Berjalan di 2026

AKURAT BANTEN - Pemerintah bersiap menjalankan total 219 Proyek Strategis Nasional (PSN) pada tahun 2026 mendatang. Jumlah ini meningkat setelah Presiden Prabowo Subianto secara langsung menambahkan tujuh proyek baru yang dinilai sejalan dengan visi dan misinya sebagai kepala negara.

Penambahan ini disambut positif oleh DPR, namun pemerintah diminta untuk lebih fokus dalam mengarahkan prioritas pelaksanaan PSN, agar tak hanya sekadar proyek fisik semata, melainkan juga menjawab kebutuhan mendasar masyarakat.

Baca Juga: Diduga Gegara Buru-buru Mau Upacara, Anggota Kodim Bantul Tabrak Pejalan Kaki hingga Tewas

“Fokus PSN sebaiknya diarahkan pada penguatan kualitas sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan dan energi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan,” ujar anggota Badan Anggaran DPR, Charles Meikyansah, dalam rapat kerja bersama pemerintah di Jakarta, Selasa, 22 Juli 2025.

Baca Juga: Proyek Raksasa Hilirisasi dan Energi Siap Digarap, Total Investasi Capai Rp600 Triliun Lebih

Ketujuh PSN baru yang masuk daftar atas arahan Presiden Prabowo meliputi beberapa program dengan pendekatan sosial yang kuat.

Di antaranya adalah PSN Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, Digitalisasi Pendidikan, Kartu Kesejahteraan, Kartu Usaha Afirmatif, dan Pengelolaan Sampah Terpadu.

Menurut Charles, penambahan proyek ini menunjukkan komitmen Presiden untuk mendorong kebijakan yang lebih dekat dengan kebutuhan rakyat kecil. Terutama dalam isu pendidikan, gizi anak, pemberdayaan desa, hingga penanganan lingkungan.

Baca Juga: Operasi SAR KMP Tunu Pratama Jaya Dihentikan, 16 Korban Masih Hilang di Laut Selat Bali

Dari total 219 proyek yang akan dikerjakan tahun depan, sebanyak 212 merupakan proyek yang dibawa dari periode sebelumnya alias proyek lanjutan. Meski sebagian besar telah mencapai tahap pembangunan fisik, banyak di antaranya yang masih memerlukan dorongan agar benar-benar tuntas dan bisa dimanfaatkan.

“Setidaknya ada 88 PSN yang sudah selesai secara fisik, tapi masih terganjal oleh hal-hal seperti masalah regulasi, status lahan, pemanfaatan aset, sampai soal dampak sosial yang belum sepenuhnya terselesaikan,” jelas Charles.

Baca Juga: Gegara Sakit Hati, Tiga Pelaku Pembunuhan Wanita di Cisauk Terancam Hukuman Mati

Karena itu, ia mendorong agar pemerintah tidak hanya terpaku pada target kuantitatif, melainkan juga memastikan kualitas dan keberlanjutan dari tiap proyek.

Termasuk memastikan bahwa hasil pembangunan betul-betul bisa diakses dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

Selain itu, DPR juga mengingatkan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan daerah dalam mengawal seluruh PSN, agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan maupun keterlambatan di lapangan.

Pemerataan pembangunan antarwilayah dinilai sebagai kunci utama agar PSN benar-benar menjadi instrumen perubahan nyata, bukan sekadar deretan proyek prestise.