Visa Haji Furoda Tak Terbit, Travel Haji Indonesia Merugi Miliaran Rupiah dan Jemaah Gagal Berangkat

Moehamad Dheny Permana | 31 Mei 2025, 21:16 WIB

Akurat Banten - Keputusan Kerajaan Arab Saudi untuk tidak menerbitkan visa haji furoda tahun ini mengejutkan banyak pihak di Indonesia.

Tidak hanya membuat calon jemaah kecewa dan terkatung-katung, keputusan mendadak ini juga menimbulkan kekisruhan di kalangan penyelenggara travel haji yang telah melakukan berbagai persiapan sejak jauh hari.

Ketua Bidang Humas dan Media DPP Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI), Abdullah Mufid Mubarok, menyatakan bahwa kebijakan ini sangat merugikan pengusaha travel haji.

Banyak di antara mereka telah mengeluarkan dana besar untuk membayar sejumlah layanan di Arab Saudi, dengan asumsi visa haji furoda akan tersedia seperti tahun-tahun sebelumnya.

"Kerugiannya tidak kecil. Saya belum bisa menghitung pasti, tapi jelas di atas Rp100 juta. Kalau jumlah jemaahnya mencapai 50 orang atau lebih, kerugiannya bisa tembus Rp1 miliar hingga Rp2 miliar," ujar Mufid.

Layanan yang telah dibayar para pengusaha tersebut mencakup Masa’ir, yakni layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

Selain itu, mereka juga telah memesan tiket pesawat dan hotel untuk para calon jemaah, yang harganya melonjak tinggi menjelang musim haji.

Banyak travel yang mulai membayar layanan ini sejak bulan Ramadan lalu, berharap keberangkatan bisa berjalan lancar.

Namun hingga akhir Mei, belum ada kepastian soal terbitnya visa haji furoda. Seorang calon jemaah asal Kebumen, Jawa Tengah, bernama Naufal, mengaku pasrah meski berharap masih bisa berangkat.

"Dari pihak travel belum menyerah sampai tanggal 31 Mei. Kalau tidak bisa juga, saya berharap bisa berangkat tahun depan atau uang dikembalikan," kata Naufal.

Meski begitu, ia menyadari bahwa pihak travel kemungkinan tidak bisa mengembalikan dana secara penuh karena sebagian dana sudah digunakan untuk kegiatan manasik dan kebutuhan persiapan lainnya.

Di tengah keresahan ini, Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, menyatakan akan turun tangan.

Ia memahami situasi ini di luar kewenangan Kementerian Agama, namun berjanji menjalin komunikasi dengan Pemerintah Arab Saudi untuk mencari jalan keluar.

"Iya, iya. Kita lagi menunggu Saudi. Itu memang di luar kewenangan kami, tapi kami akan bantu, insya Allah," ujar Nasaruddin kepada media.

Kasus ini mencerminkan pentingnya regulasi dan komunikasi yang lebih jelas dalam pengelolaan visa non-kuota seperti haji furoda.

Bagi Indonesia, keputusan ini menjadi pembelajaran mahal bahwa pengaturan haji mandiri tetap membutuhkan koordinasi erat dengan pemerintah Arab Saudi agar tidak terjadi kerugian masif di kemudian hari.

Kini, para calon jemaah dan penyelenggara travel haji hanya bisa berharap pada kebijakan lanjutan dari Kerajaan Saudi.

Sementara itu, masyarakat diimbau lebih berhati-hati dan cermat dalam memilih program haji di luar kuota resmi pemerintah.***

#haji #visa #furoda