Kenaikan PBB Sampai 250 Persen di Pati Bikin Warga Resah, Gubernur Jateng Minta Kebijakan Itu Ditinjau Ulang

AKURAT BANTEN - Kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pati menuai sorotan tajam dari berbagai pihak, termasuk Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi.

Pasalnya, lonjakan tarif yang mencapai hingga 250 persen ini membuat banyak warga kelimpungan dan memicu rencana aksi demonstrasi besar-besaran.

Baca Juga: Layanan Kelistrikan ULP Malingping Diapresiasi, Bukti PLN UP3 Banten Selatan Bekerja Integritas Mengedepankan Keamanan

Dalam kunjungannya ke Purworejo pada Kamis (7/8), Luthfi secara tegas meminta Bupati Pati, Sudewo, untuk segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut.

Menurutnya, ada banyak hal yang perlu dikaji ulang, bukan hanya angka, tetapi juga pendekatan yang digunakan dalam pengambilan keputusan.

"Kalau kebijakan itu bikin gaduh, ya harus dikaji ulang. Kalau perlu, diturunkan tarifnya," kata Luthfi di hadapan awak media.

Baca Juga: 5 Ide Lomba 17 Agustusan yang Menarik dan Unik, Dijamin Bikin Suasana 17 Agustusan Semakin Meriah dan Terhibur

Keresahan warga tidak hanya sebatas di media sosial atau ruang-ruang obrolan warga. Aksi nyata berupa unjuk rasa sudah dijadwalkan pada 13 Agustus mendatang, sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan yang dianggap memberatkan. Kenaikan ini dianggap tidak masuk akal dan dilakukan tanpa penjelasan yang memadai dari pihak pemerintah daerah.

Gubernur Luthfi menyoroti kurangnya sosialisasi dari Pemkab Pati sebagai salah satu pemicu utama ketegangan ini.

Ia menilai komunikasi publik yang buruk membuat masyarakat merasa disisihkan dari proses pengambilan keputusan yang menyangkut langsung kehidupan mereka.

Baca Juga: Tawuran Pelajar Bersenjata Tajam Gegerkan Jalan Kyai Tapa, Polisi Masih Telusuri Identitas Pelaku

“Ini bukan cuma soal angka naik atau turun. Tapi soal bagaimana masyarakat diajak bicara dan diberi ruang untuk paham dan berpendapat,” ujar Luthfi.

Ia pun mengingatkan bahwa tujuan utama kebijakan publik seharusnya membawa manfaat, bukan justru menambah beban.

Oleh karena itu, ia menyarankan agar Pemkab Pati membuka ruang dialog dengan masyarakat, bukan hanya menyampaikan keputusan sepihak. Warga, kata Luthfi, punya hak untuk tahu dan turut terlibat dalam prosesnya.

“Bangun dulu kepercayaan publik. Dengarkan dulu keluhan mereka. Setelah itu baru sampaikan dengan jelas kenapa kebijakan ini dibuat. Jangan sampai niat baik pemerintah malah jadi pemicu kegaduhan,” tambahnya.

Baca Juga: Lisensi Habis, Cabang Tutup Mendadak: Gold's Gym Diterpa Laporan Dugaan Penipuan dan Penggelapan

Luthfi juga menyinggung soal pentingnya empati dalam membuat kebijakan yang berdampak luas. Ia menyarankan agar pemda tak hanya berpikir dari sisi fiskal, tetapi juga mempertimbangkan realitas ekonomi masyarakat yang saat ini masih berjuang pasca-pandemi dan menghadapi tekanan harga kebutuhan pokok.

“Pemerintah itu harus hadir dengan hati. Apalagi kalau sudah menyangkut urusan pajak, yang menyentuh langsung dapur warga. Jangan sampai rakyat merasa ditinggal atau bahkan dilawan,” katanya.

Baca Juga: Habiskan Anggaran Rp14,6 Miliar, PJU Tenaga Surya di Ciputat Tak Menyala

Kini, bola panas ada di tangan Bupati Sudewo. Warga menanti keputusan yang berpihak, bukan sekadar formalitas.

Jika evaluasi benar dilakukan dan kebijakan ditinjau ulang dengan mendengarkan aspirasi warga, ada harapan ketegangan ini bisa mereda. Tapi kalau tidak, bukan tidak mungkin gelombang protes akan makin besar dan melebar.