Kontroversi Nadiem Makarim di Mata Mahfud MD: Bersih, Tapi Tak Paham Birokrasi?

AKURAT BANTEN-Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, kini menjadi sorotan publik. Bukan hanya karena statusnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook, tetapi juga karena pandangan blak-blakan dari tokoh senior seperti Mahfud MD.

Dalam sebuah podcast, Mahfud menilai Nadiem sebagai sosok yang bersih, tetapi tidak memahami birokrasi dan pemerintahan.

Pandangan ini memicu pertanyaan besar: apakah latar belakang Nadiem sebagai pebisnis ulung justru menjadi hambatan saat ia harus memimpin sebuah kementerian?

Salah satu poin utama yang disoroti Mahfud MD adalah kebiasaan Nadiem yang jarang berkantor.

Mahfud menceritakan bagaimana seorang pejabat senior harus bertemu dengan Nadiem di hotel karena Nadiem tak pernah berada di kantornya.

Hal ini, menurut Mahfud, menunjukkan Nadiem mengelola kementerian layaknya mengelola sebuah bisnis, dengan pendekatan yang lebih taktis dan fleksibel.

Namun, cara kerja ini tampaknya tidak sejalan dengan cara kerja birokrasi.

Mahfud mengungkapkan bagaimana Nadiem pernah mendapat teguran dari forum rektor seluruh Indonesia.

Para rektor merasa Nadiem tidak pernah memberikan arahan kebijakan yang jelas, terutama di tengah kondisi darurat seperti pandemi Covid-19.

"Protes rektor... 'Selama ini kami enggak pernah (mendapat arahan),' " kenang Mahfud, mengutip ucapan Rektor Universitas Diponegoro.

Teguran ini pada akhirnya membuat Mahfud harus mengingatkan Nadiem bahwa memberikan arahan kepada perguruan tinggi adalah tugasnya, bukan tugas Menko Polhukam.

Kebijakan Chromebook: Prioritas yang Salah Sasaran?

Selain gaya kepemimpinan, Mahfud juga mengkritik kebijakan Nadiem terkait pengadaan Chromebook yang kini menjeratnya sebagai tersangka.

Menurut Mahfud, kebijakan ini adalah prioritas yang salah sasaran.

Mahfud menyoroti fakta bahwa banyak daerah di Indonesia masih kekurangan fasilitas pendidikan dasar.

Anak-anak di beberapa wilayah bahkan harus menyeberangi jembatan tali yang berbahaya hanya untuk sampai ke sekolah.

"Ada yang pakai tali yang kalau jatuh pasti mati, masa lalu (ada kebijakan pengadaan) Chromebook," ujar Mahfud.

Pernyataan ini menegaskan bahwa kebutuhan dasar seperti fasilitas sekolah yang layak seharusnya lebih diprioritaskan ketimbang pengadaan perangkat teknologi canggih.

Kronologi Kasus Korupsi Chromebook

Pada Kamis, 4 September 2025, Kejaksaan Agung secara resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka.

Ia dituduh terlibat sejak awal dalam pertemuan dengan Google Indonesia untuk menggunakan sistem operasi Chrome OS.

Bahkan, Permendikbud Nomor 5 Tahun 2021 disebut mengunci penggunaan sistem operasi tersebut, yang disinyalir menguntungkan pihak tertentu.

Kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai Rp 1,98 triliun. Nadiem dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kini, ia ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Pandangan Mahfud MD dan kasus korupsi yang menjerat Nadiem kini menjadi perbincangan hangat.

Kasus ini membuka diskusi tentang tantangan yang dihadapi seorang profesional dari sektor swasta ketika memasuki dunia birokrasi, yang seringkali memiliki aturan main dan prioritas yang berbeda (**)