Said Didu Bongkar Skandal Anggaran Bobrok di era Jokowi, Bandingkan era Menkeu Purbaya dan Sri Mulyani, Pengamat Sebut: 'Kotak Pandora Dibuka!'

AKURAT BANTEN— Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali menjadi magnet perhatian publik. Kali ini, sorotan tajam mengarah pada responsnya terhadap proyek mercusuar nasional, Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh), yang sebelumnya disebut Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sebagai "investasi jangka panjang" yang fokus pada manfaat sosial, bukan semata laba.

Pernyataan Jokowi tentang Whoosh yang bertujuan mengatasi kemacetan dan menekan kerugian ekonomi hingga ratusan triliun per tahun kini diuji. Apakah manfaat sosial itu benar-benar terasa di tengah masyarakat?

Baca Juga: Biaya Haji 2026 Dipatok Turun Rp2 Juta! Tugas Perdana Kementerian Haji & Umrah Disambut Kritik Pedas DPR

Purbaya Akui Misi Sosial, Tapi Soroti "Kekurangan" Whoosh

Dengan gayanya yang dikenal lugas dan apa adanya, Purbaya menanggapi wacana ini dengan pengakuan hati-hati. Ia membenarkan adanya nilai sosial pada proyek tersebut, namun segera memberi catatan penting.

“(Pernyataan Jokowi) ada betulnya juga sedikit, karena kan Whoosh sebetulnya ada misi regional development juga,” ujar Purbaya lugas di Jakarta, Rabu (30/10/2025).

Inti kritik Purbaya adalah: manfaat Whoosh belum maksimal karena pengembangan ekonomi di sekitar jalur kereta belum diperkuat. Menkeu pengganti Sri Mulyani ini mencontohkan perlunya membangun titik pemberhentian tambahan untuk menghidupkan ekonomi lokal.

Purbaya berupaya menempatkan proyek lama dalam konteks yang lebih produktif: bukan membela mati-matian, tetapi juga tidak serta merta menyalahkan. Sikapnya ini menegaskan komitmennya untuk mengkaji ulang proyek-proyek besar sebelumnya, termasuk yang menjadi simbol modernisasi transportasi nasional. Penekanan Purbaya sangat jelas: proyek infrastruktur harus memiliki dampak ekonomi yang nyata, bukan hanya gimmick politik.

Baca Juga: TRAGEDI BERSEJARAH: Menguak Sembilan Faktor Jatuhnya Lion Air JT610 di Karawang

Said Didu: Purbaya "Buka Kotak Pandora" Bobrok Anggaran Era Jokowi

Sikap Purbaya yang "netral" dan fokus pada data justru memicu reaksi keras dari luar pemerintahan. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, melihat langkah Menkeu Purbaya sebagai "pembuka kotak pandora" atas dugaan masalah anggaran di era sebelumnya.

“Purbaya dengan gaya netral membuka kotak pandora terhadap hal-hal yang selama ini seakan-akan baik-baik saja," kata Said Didu. "Padahal kelebihan narik anggaran, dana ke daerah (kebijakan Menkeu terdahulu) sangat bobrok,” tambahnya.

Said Didu secara eksplisit membandingkan Purbaya dengan Menkeu pendahulunya, Sri Mulyani Indrawati, dan menuding kebijakan fiskal sebelumnya menyebabkan beban utang negara melonjak drastis.

Said Didu menyoroti klaim utang pemerintah yang mencapai triliunan rupiah, menyebut jumlah riil bisa jauh lebih besar jika menghitung seluruh kewajiban negara, termasuk utang BUMN dan tanggungan tertunda lainnya.

Baca Juga: Ancaman PHK Massal Ojol: Drama Besar di Balik Perpres Kesejahteraan Pengemudi

Menkeu Purbaya: Arah Baru Kebijakan Fiskal?

Komentar Purbaya tentang Whoosh, yang diikuti oleh respons kritis Said Didu, bukan sekadar perdebatan tentang kereta cepat. Ini adalah indikasi kuat pergeseran dalam administrasi fiskal.

Purbaya Yudhi Sadewa muncul di tengah harapan publik akan pembenahan total kebijakan fiskal. Gaya komunikasinya yang terbuka dan fokus pada data—bukan retorika—dianggap berpotensi menyingkap hal-hal yang selama ini tersembunyi.

Poin Kunci Purbaya: Mengakui manfaat sosial Whoosh (regional development), tetapi menuntut pengembangan ekonomi lokal (titik pemberhentian) agar investasi ini benar-benar worth it.

Poin Kunci Said Didu: Sikap Purbaya secara tidak langsung mempertegas masalah utang dan kebobrokan anggaran di masa lalu, terutama di bawah kepemimpinan Menkeu sebelumnya.

Publik kini menanti, sejauh mana Menkeu Purbaya dapat mempertahankan gaya lugasnya dalam menavigasi tumpukan warisan proyek besar, sambil menyeimbangkan harapan pembangunan dengan realitas fiskal yang kian menantang (**)