Aset Koruptor Senilai Rp 289 Miliar Siap Dilelang! KPK Pamerkan 176 Barang Rampasan, 'Pesta' Hari Antikorupsi Sedunia 2025

AKURAT BANTEN-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan keseriusannya dalam memiskinkan koruptor.

Dalam rangka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025, KPK tidak hanya menggelar acara seremonial, melainkan langsung menampilkan bukti nyata pengembalian kerugian negara.

Sebanyak 176 aset rampasan dari berbagai perkara tindak pidana korupsi dipamerkan di Gedung Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) KPK, siap untuk dilelang.

Baca Juga: HOROR DI TOL TANGERANG! Sopir Taksi Online Rudapaksa Penumpang di Bawah Ancaman Pistol, Sempat 'Nyabu' Sehari Sebelumnya

Nilai Fantastis: Rp 289 Miliar Siap Jadi Penerimaan Negara

Total nilai taksiran dari ratusan aset yang akan dilelang ini mencapai angka yang fantastis, yaitu Rp 289 Miliar.

Pameran dan lelang ini menjadi penutup tahun yang spektakuler, menegaskan bahwa hasil korupsi pada akhirnya akan kembali menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Aset-aset ini merupakan hasil sitaan dari koruptor kakap yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Baca Juga: GAJI TERANCAM DITUNDA! Pensiunan PNS Wajib Tahu 4 Biang Keladi Gagal Otentikasi Taspen, Nomor 1 Paling Sering Terjadi

Apa Saja yang Dilelang? Dari Mobil Mewah hingga Tanah Luas

Publik dapat menyaksikan beragam jenis aset yang disita, membuktikan betapa beragamnya modus dan hasil kejahatan korupsi.

Pameran ini menarik karena menampilkan secara langsung 'gaya hidup mewah' yang didapat dari uang haram.

• Properti: Tanah dan bangunan di lokasi strategis.
• Kendaraan Mewah: Mulai dari mobil premium hingga motor gede.

Baca Juga: EKSKLUSIF: Gelombang Jutaan Jemaah Ijtima Ulama Mulai Padati Merak, Polda Lampung Siagakan 1.612 Personel!

• Barang Berharga: Perhiasan, jam tangan mewah, hingga lukisan.

• Barang Elektronik: Gadget dan alat komunikasi canggih.

Aset-aset ini berfungsi sebagai pengingat visual akan biaya korupsi yang harus dibayar oleh negara dan upaya keras penegak hukum untuk memulihkannya (**)