Menkeu Purbaya Ancam 'Bekukan' Bea Cukai Jika Gagal Reformasi: Batas Waktu 1 Tahun!

AKURAT BANTEN-Citra Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah mencapai titik nadir. Rangkaian kasus dan sorotan buruk media telah menempatkan lembaga penjaga gerbang ekonomi ini di persimpangan jalan.

Menanggapi krisis kepercayaan ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meluncurkan ultimatum yang keras dan tegas.

Menkeu Purbaya secara gamblang meminta waktu satu tahun penuh kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pembenahan total tanpa intervensi. Ini adalah misi hidup atau mati bagi DJBC.

“Image bea cukai kurang bagus di media, di masyarakat, di pimpinan yang tertinggi kita. Jadi kita harus perbaiki dengan serius,” ujar Purbaya usai Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Baca Juga: SKANDAL AUDIT INTERNAL PBNU: Dugaan TPPU Rp100 Miliar dan Jejak Uang Panas di Tahun Politik!

Ancaman Pembekuan: Hantu SGS di Balik Reformasi

Bukan sekadar perbaikan, pernyataan Purbaya menyiratkan konsekuensi terberat yang belum pernah terjadi: DJBC bisa dibubarkan atau 'dibekukan' jika reformasi yang ia pimpin gagal total dalam 12 bulan.

Ancaman itu merujuk pada era kelam ketika pemerintah pernah menggunakan jasa perusahaan multinasional Société Générale de Surveillance (SGS) untuk mengurus kepabeanan.

Sebuah sinyal jelas bahwa Indonesia siap kembali ke mekanisme lama jika Bea Cukai saat ini tak mampu berbenah.

“Kalau kita, bea cukai nggak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih nggak puas, bea cukai bisa dibekukan diganti dengan SGS. Seperti zaman dulu lagi.

Jadi sekarang orang-orang Bea Cukai mengerti betul ancaman yang mereka hadapi,” tegas mantan Ketua LPS itu.

Ancaman ini tidak hanya ditujukan pada sistem, tetapi langsung menyasar nasib individu.

“Kalau kita gagal memperbaiki, nanti 16 ribu orang pegawai Bea Cukai dirumahkan,” ucap Purbaya, menyoroti tekanan besar yang kini berada di pundak seluruh jajaran DJBC.

Baca Juga: 8,205 Honorer Pemkab Tangerang Resmi Diangkat Jadi PPPK Paruh Waktu

Strategi Perang: AI untuk Melawan Korupsi

Untuk memastikan keberhasilan di tengah tenggat waktu yang mencekik, Menkeu Purbaya menyiapkan langkah revolusioner:

Perluasan penggunaan teknologi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) di berbagai stasiun Bea Cukai.

Integrasi AI ini dipandang sebagai cara paling efektif untuk memutus mata rantai interaksi koruptif.

Tujuannya adalah menghilangkan celah manipulasi data, memperketat pengawasan, dan meminimalkan kontak yang berpotensi under-the-table.

“Jadi, sekarang cukup baik kemajuannya, saya pikir tahun depan sudah aman," tutur Purbaya dengan optimis.

Dengan pengawasan yang ketat dan berbasis teknologi, Purbaya berharap dapat mengembalikan profesionalisme dan integritas DJBC sebagai lembaga penjaga pintu perdagangan dan pergerakan barang.

Baca Juga: Pemerintah Mulai Bangun Underpass Bitung Tangerang pada 2026, Anggaran Rp100 Miliar

Pertarungan Melawan Waktu: 12 Bulan Menentukan Segala-galanya

Tantangan terbesar Bea Cukai saat ini bukan hanya soal kinerja, tetapi memulihkan kepercayaan publik yang terlanjur hancur akibat kasus-kasus hedonisme dan dugaan pelanggaran.

Menkeu Purbaya menegaskan, tujuan akhir reformasi ini tunggal: mengembalikan reputasi DJBC sebagai lembaga pelayanan publik yang profesional dan kredibel.

Dalam 12 bulan ke depan, mata seluruh Indonesia akan tertuju pada langkah-langkah Menkeu Purbaya.

Keberhasilan reformasi ini akan menyelamatkan nasib 16 ribu pegawai dan, yang lebih penting, mengembalikan martabat Kemenkeu di mata rakyat. Kegagalan berarti Bea Cukai kembali ke masa lalu, dibekukan, dan digantikan oleh pihak ketiga.

Baca Juga: Tiga Pemimpin Pulau Timur Dorong Revolusi Harga Tiket demi Wisata yang Lebih Terjangkau

Perluasan Teknologi AI dalam Pengawasan

Sebagai bagian dari strategi pembenahan, Kementerian Keuangan memperluas penggunaan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) di berbagai stasiun Bea Cukai. 

Purbaya menyebut langkah ini penting untuk menekan praktik-praktik pelanggaran dan meningkatkan akurasi pengawasan.

“Jadi kita pelajari betul. Jadi, sekarang cukup baik kemajuannya, saya pikir tahun depan sudah aman,” tutur Purbaya.

Menteri Keuangan itu optimistis bahwa implementasi teknologi tersebut akan membuat sistem pengawasan lebih ketat dan meminimalkan ruang untuk manipulasi data maupun interaksi yang berpotensi menimbulkan praktik koruptif.

Purbaya berharap pembenahan berbasis AI dan berbagai langkah struktural yang disiapkan dapat mengembalikan profesionalisme DJBC sebagai lembaga yang berfungsi menjaga pintu perdagangan dan pergerakan barang di Indonesia.

Baca Juga: Shell Amankan Pasokan Baru 100 Ribu Barel untuk Jaringan SPBU Swasta

Tantangan Pemulihan Kepercayaan Publik

Pemerintah menyadari beban untuk memulihkan kepercayaan publik tidak ringan. Kasus-kasus yang sebelumnya mencuat, baik terkait gaya hidup pegawai maupun dugaan pelanggaran dalam penanganan barang impor, semakin memperburuk persepsi terhadap DJBC.

Melalui reformasi menyeluruh yang ia susun, Purbaya menegaskan bahwa tujuan akhirnya adalah mengembalikan integritas dan reputasi DJBC sebagai lembaga pelayanan publik yang kredibel.

“Artinya, Bea Cukai akan bisa bekerja dengan baik dan profesional,” tegasnya.

Reformasi itu kini berpacu dengan waktu. Dalam setahun ke depan, keberhasilan atau kegagalan Bea Cukai mempertaruhkan nasib lembaga, ribuan pegawainya, dan citra Kemenkeu di mata publik (**)