Pasca Putusan Mahkamah Agung, KPU Banten Tunggu Regulasi Baru KPU Pusat
Irsyad Mohammad | 2 Oktober 2023, 08:45 WIB

AKURAT BANTEN - Mahkamah Agung (MA) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mencabut dua aturan yang dinilai mempermudah mantan narapidana kasus korupsi kembali maju sebagai calon anggota legislatif (caleg).
Hal tersebut berdasarkan dikabulkannya uji materi oleh MA atas Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 dan Pasal 18 Ayat (2) PKPU Nomor 11 Tahun 2023 yang diajukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dan kawan-kawan.
Komisioner KPU Banten, Akhmad Subagja, menjelaskan, pihaknya tidak akan serta merta melakuakan pencoretan terhadap caleg mantan napi korupsi. Ia mengaku akan menunggu aturan terbaru dari KPU RI untuk menjalankan perintah tersebut.
"Kita masih menunggu arahan dan regulasi yang baru yang akan dikeluarkan oleh KPU RI. Kalau misalnya ada yang mantan napi koruptor pasti kita sampaikan. tapi kalau untuk menindaklanjuti putusan MA, kita masih menunggu arahan dan regulasi.," kata Subagja kepada wartawan melalui sambungan telepon, Minggu (1/10/2023).
Saat ini di Provinsi Banten ada lima Caleg mantan narapidana korupsi. Bagja menegaskan, dicoret ataupun tidak para caleg mantan napi koruptor tersebut akan berdasarkan putusan dan regulasi yang dikeluarkn oleh KPU RI. Ia mengungkapkan akan menjalnkan apapun keputusan yang dikeluarkan KPU RI.
"Tergantung hasil revisi peraturan yang dikeluarkan oleh KPU RI, apapun nanti kita akan ikuti, karena kan tidak kemudian kita serta-merta melakukan apa yang diperintahkan oleh Mahkamah Agung Ya, tentu karena kita lembaga vertikal pasti akan menunggu apa yang akan dilakukan oleh kPU RI," cetusnya
Ia mengungkapkan, dalam putaran pemilu saat ini memang ada beberapa orang mantan narapidanan yang mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Banten.
"Waduh saya harus lihat data dulu, yang jelas (Mantan napi koruptor) ada di beberapa parpol. Kita juga nanti akan sosialisasi ke parpol tersebut terkait putusan MA ini," ucapnya.
Meski demikian, para napi tersebut kata Subagja sudah memenuhi syarat jika memang mengacu ada aturan yang ada.
"Mantan napi memang ada tujuh, kalau mengacu pada aturan yang ada mereka sudah memenuhi syarat, sudah menjalani masa jeda 5 tahun," tandasnya. []
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini



Terpopuler
- 1Kortastipidkor Bareskrim Polri Selidiki Tiga Modus Rekayasa Pasokan Energi PLTU yang Merugikan Negara Triliunan Rupiah
- 2Gaji PNS 2027 Tak Disinggung Prabowo, PNS Diduga Kembali Gigit Jari Tidak Dapat Kenaikan Gaji, Sama Seperti Pensiunan
- 3HIMNI Periode 2026-2031 Resmi Dilantik, Djarot Sulistio Wisnubroto Pimpin Perluasan Pemanfaatan Nuklir
- 4Fakta di Balik 'Gaji Rp700 Ribu per Kilo': Siapa Sebenarnya Ibu Susana yang Disebut Presiden Prabowo?
- 5Gaji Pembawa Baki Bendera Celine Olivia Beda? Segini Honor Paskibraka 2026, Istilahnya Bukan Gajian
- 6Bikin Raksasa Premier League Gigit Jari, Gerry Cardinale Turun Tangan Kunci Transfer Diego Moreira Rp867 Miliar ke AC Milan!
- 7Kopi Nalar Dorong Dialog Terbuka di Tengah Penolakan Warga atas Rencana PLTS 311 Hektare
- 8MU Tumbang 2-4 dari AC Milan, Michael Carrick Tetap Tenang Jelang Hadapi Hull City
- 9Liga Inggris 2026/2027 Dimulai! Arsenal Buka Perburuan Gelar, Jadwal MU dan Liverpool Ikut Jadi Sorotan
- 105 Alasan Manchester United Tak Akan Melepas Bruno Fernandes pada Musim Panas 2026






