Belum Dilantik, Dedi Mulyadi Janji Bantu Masyarakat Jawa Barat, Yang Ijazahnya Ditahan Sekolah

AKURAT BANTEN-Kabar baik yang disampaikan Gubernur terpilih Jawa Barat, Dedi Mulyadi meskipun belum dilantik sudah menyampaikan keinginan untuk membantu masyarakat Jawa Barat yang ijasahnya tertahan disekolah.

Dedi Mulyadi, meminta seluruh kepala sekolah mulai SD hingga SMA di Provinsi Jawa Barat tidak menahan ijazah atau surat tanda tamat belajar siswa yang telah lulus.

Dirinya menginstruksikan sekolah segera menyerahkan ijazah tersebut, kepada siswa yang telah lulus.

Baca Juga: Buntut Hasil Audit BPK, Dirut RSUD Adjidarmo Salahkan APH

“Apabila sampai saat ini ada siswa yang sudah lulus, tapi ijazahnya belum diberikan, mohon segera diserahkan kepada para siswa,” jelas Dedi, Selasa (21/1/2025).

Menurut Dedi, ijazah sangat penting untuk perjalanan hidup dan karir siswa ke depan.

Dedi kemudian menyinggung masalah tunggakan biaya pendidikan yang sering menjadi alasan tertahannya ijazah siswa.

Baca Juga: Pemkot Tangerang Sosialisasikan SPJ Beasiswa untuk 329 Mahasiswa Penerima Bansos

Dia meminta pihak sekolah untuk segera menyelesaikan masalah tersebut.

“Apabila ada tunggakan yang ditimbulkan, silakan segera disusun tunggakannya dan nanti ada tim yang akan berkoordinasi dengan bapak ibu (kepala sekolah) semua mengenai kewajiban siswa tersebut,” jelasnya.

Dedi tidak ingin masalah finansial menjadi penghalang siswa mendapatkan hak mereka berupa ijazah.

Baca Juga: KPK Geledah Rumah Satori di Cirebon, Terkait Dugaan Korupsi Dana CSR BI

Sebagai langkah konkret, Dedi menyampaikan, dirinya akan mengumpulkan seluruh Kepala Dinas Pendidikan Kota dan Kabupaten se-Jawa Barat, Rabu (22/1/2025) 

Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas secara mendalam permasalahan ijazah yang tertahan dan tunggakan biaya pendidikan di sejumlah sekolah.

“Kami ingin mendengar langsung dari Dinas Pendidikan mengenai kendala yang dihadapi dan mencari solusi terbaik agar tidak ada lagi siswa yang dirugikan. Ini adalah langkah awal untuk membangun sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan,” tambah Dedi.

Menurutnya, kebijakan ini merupakan wujud komitmen pemerintah Jawa Barat dalam menghormati dunia pendidikan dan memberikan penghargaan kepada siswa yang telah menyelesaikan pendidikan mereka.

Baca Juga: Google di Denda Rp202,5 Miliar oleh KPPU, Terkait Monopoli Pasar Digital Indonesia

“Kami ingin memastikan bahwa tidak ada lagi siswa yang tertahan masa depannya karena alasan keuangan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk memberikan pendidikan yang layak bagi semua,” katanya.

Dedi juga meminta kepala UPTD di seluruh Jawa Barat untuk segera berkoordinasi dengan Kepala Sekolah guna mempercepat penyelesaian masalah tersebut.

“Hatur nuhun atas perhatian dan kerja sama semua pihak. Semangat untuk Jawa Barat, maju bersama untuk Indonesia yang istimewa!” pungkas Dedi (**)