Klarifikasi Kontroversial Menpar Widiyanti: Isu Air Galon untuk Mandi hingga Pembatalan Acara Mendadak

AKURAT BANTEN-Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, akhirnya buka suara menanggapi serangkaian isu miring yang membanjiri media sosial belakangan ini.

Mulai dari tuduhan permintaan merepotkan saat kunjungan kerja, seperti minta air galon untuk mandi, hingga pembatalan acara mendadak, Widiyanti memberikan klarifikasi yang tegas dan tak terduga.

Sejak kabar itu mencuat, nama Widiyanti menjadi perbincangan hangat, dipicu oleh komentar dari seseorang yang mengaku sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) mengenai sikapnya saat kunjungan kerja (kunker) di daerah.

Kini, melalui tayangan podcast bersama Helmy Yahya yang tayang pada Kamis, 25 September 2025, Widiyanti menanggapi satu per satu isu tersebut.

Baca Juga: Heboh! Menteri Pariwisata Minta Air Galon untuk Mandi, Warganet: Malu sama Bu Susi!

"Mencoreng Nama Baik Hotel!" Bantahan Keras Isu Mandi Air Galon

Tuduhan paling sensasional adalah permintaan menyediakan air galon untuk mandi selama kunker.

Widiyanti memberikan bantahan yang sangat lugas, bahkan menyebut isu tersebut mencoreng industri perhotelan nasional.

"Semua hotel ada air bersih dong," tegas Widiyanti. "Bagi saya, isu harus mandi air galon berarti hotel di seluruh Indonesia tidak ada air bersih dong? Itu mencoreng nama baik hotel-hotel di Indonesia menurut saya."

Ia menambahkan bahwa selama kunker dirinya menginap di hotel, dan klaim mandi air galon hanyalah karangan semata.

Menanggapi rasa geram yang mungkin muncul akibat gosip tersebut, Widiyanti tampak santai. "Selama itu bukan dari kinerja, saya rasa itu masalah tidak perlu dipermasalahkan," ujarnya, menganggapnya sebagai risiko jabatan sebagai menteri.

Baca Juga: Penutupan Festival Tabut 2025 Dibidik Jadi Sorotan Nasional, Erna Sari Dewi Upayakan Kehadiran Menteri Pariwisata

Pembatalan Acara Mendadak: Alasan Panggilan Last Minute Presiden dan DPR

Isu lain yang disoroti adalah pembatalan kehadiran Widiyanti di beberapa acara daerah secara mendadak. Ia mengakui hal itu pernah terjadi, namun memberikan alasan yang tak terhindarkan: panggilan mendadak dari Presiden atau rapat dengan DPR.

"Saya tidak pernah sih (membatalkan), kecuali kalau saya dipanggil Presiden dan DPR," jelasnya. "Memang dalam kementerian itu kita dipanggilnya rapat tuh mendadak sehari sebelumnya.

Kunjungan ke daerah itu kami biasanya planning sudah dari jauh-jauh hari, tapi ya apa boleh buat kalau H-1 itu dapat undangan [Presiden], ya kita batalkan."

Widiyanti bahkan berbagi cerita harus segera membatalkan kegiatan dan kembali dari Bali ke Jakarta demi mengejar penerbangan untuk memenuhi undangan Presiden Prabowo.

Mengenai penyebar berita yang mengaku pegawai, ia memilih untuk tidak berburuk sangka, menganggapnya hanya ulah segelintir orang.

Baca Juga: Momen Tegang di Bintaro: 'Mencla-Mencle' dan Protes Pajak, Drama Razia Dishub yang Menjerat Komedian Sule!

Outfit Brand Mewah dan Public Speaking yang Dipertanyakan
Dua isu personal juga menjadi highlight dalam klarifikasinya:

1. Foto Outfit Brand Mewah: Foto Lama Sebelum Menjabat
Mengenai foto-foto dirinya mengenakan outfit dari merek mewah, Widiyanti menjelaskan bahwa foto tersebut diambil sebelum dirinya dilantik menjadi menteri, tepatnya pada bulan Juni.

Ia mengakui kesalahannya karena tidak menghapus foto tersebut. Widiyanti menekankan bahwa saat ini, sebagai menteri, ia berkomitmen untuk mendukung produk fashion dalam negeri semaksimal mungkin.

2. Kemampuan Public Speaking: Akui Perlu Pengalaman
Kemampuan public speaking Widiyanti sempat menjadi perhatian publik setelah video pidatonya yang tampak terbata-bata viral. Ia menanggapinya dengan santai dan profesional.

"Ya, itu kan harus pengalaman yang dilakukan terus-menerus. Saya rasa, saya belajar dari situ," tandasnya, seraya berkelakar bahwa ia tidak memiliki masalah dengan bahasa Inggris.

Klarifikasi langsung dari Menteri Widiyanti ini diharapkan mengakhiri kegaduhan di media sosial, sekaligus memberikan pemahaman mengenai dinamika di balik layar tugas seorang pejabat negara (**)