Syuriyah PBNU Resmi Copot Gus Yahya, Kepemimpinan Sementara Berada di Tangan Rais Aam

AKURAT BANTEN - Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi mencabut mandat kepemimpinan Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU. Keputusan ini disampaikan melalui Surat Edaran Nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 yang berlaku mulai Rabu (26/11/2025) pukul 00.45 WIB, dan ditandatangani Wakil Rais Aam PBNU Afifuddin Muhajir serta Katib PBNU Ahmad Tajul Mafakhir.

Dalam surat tersebut, Syuriyah PBNU menegaskan bahwa status Gus Yahya sebagai ketua umum telah dicabut berdasarkan hasil rapat harian yang digelar pada 20 November 2025. Meski demikian, Ahmad Tajul menekankan bahwa dokumen itu bukan surat pemberhentian formal, melainkan edaran internal Syuriyah.

Baca Juga: Rosan Roeslani Siapkan Tim, Libatkan Menkeu Purbaya untuk Negosiasi Utang Whoosh ke China

“Saya tanda tangan surat edaran itu sesuai isi yang tertulis. Ini bukan surat pemberhentian resmi, bentuk dan mekanismenya berbeda,” ujar Tajul saat dikonfirmasi, sembari menegaskan bahwa pernyataannya disampaikan sebagai pendapat pribadi.

Tajul juga menambahkan bahwa ia tidak berbicara atas nama PBNU secara kelembagaan.

“Saya pribadi bertanggung jawab atas apa yang saya sampaikan. Saya bukan juru bicara PBNU,” ujarnya.

Surat edaran tersebut merupakan tindak lanjut dari dinamika yang berkembang dalam Rapat Harian Syuriyah. Dalam risalah rapat yang disampaikan langsung kepada Gus Yahya pada 21 November di Hotel Mercure Ancol, perdebatan mengenai kelanjutan mandat kepemimpinannya disebut sudah memanas.

Baca Juga: Ratusan Infrastruktur di Lumajang Hancur Usai Gunung Semeru Meletus Ribuan Warga Terdampak

Namun dokumen rapat itu kemudian dikembalikan Gus Yahya kepada Afifuddin. Meski begitu, Syuriyah menyebut Gus Yahya dianggap sudah menerima dan membaca surat resmi terkait evaluasi kepemimpinannya melalui sistem Digdaya Persuratan pada 23 November 2025, tepat pukul 00.45 WIB.

Dalam surat edaran tersebut, Syuriyah PBNU juga meminta agar Rapat Pleno PBNU segera digelar sebagai mekanisme organisasi yang diatur Peraturan Perkumpulan NU Nomor 10/2025 tentang Rapat, serta ketentuan pemberhentian dan pergantian pengurus dalam Peraturan Nomor 13/2025 dan 01/X/2023.

Baca Juga: KPK Tahan Dua Pejabat PT PP, Ungkap Skema Proyek Fiktif dan Vendor Bodong Rp46,8 Miliar

Hingga rapat pleno resmi digelar dan keputusan final diambil, posisi Ketua Umum PBNU dinyatakan kosong. Kewenangan penuh dalam kepemimpinan PBNU untuk sementara berada di tangan Rais Aam, sesuai struktur organisasi yang menempatkan Rais Aam sebagai pemimpin tertinggi di tubuh NU.

Situasi ini menjadi sorotan publik dan internal NU karena menandai babak baru dinamika kepemimpinan organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut, terutama menjelang sejumlah agenda besar yang sudah dijadwalkan PBNU pada akhir dan awal tahun mendatang.***